Bupati Malang Bantah Mutu Pendidikan Dasar Jeblok

SURYAMALANG.COM, KEPANJEN - Bupati Malang, Rendra Kresna, membantah jebloknya mutu pendidikan tingkat dasar di Kabupaten Malang.

Katanya, mutu pendidikan dasar di Kabupaten Malang justru mengalami peningkatan pada tahun 2018 ini.

"Posisi mutu pendidikan dasar Kabupaten Malang saat ini ada di posisi tengah di Jawa Timur, kalau ada yang bilang posisi mutu pendidikan ada di bawah mana buktinya," kata H Rendra Kresna, Bupati Malang, Jumat (11/5/2018).

Dikatakan Rendra, naik turunnya mutu pendidikan dasar di Kabupaten Malang lebih sebagai dinamika. Apalagi sekarang ini banyak tenaga guru bersatus Aparatur Sipil Negara (ASN) memasuki pensiun. Namun bukan berarti hal itu menyebabkan mutu pendidikan dasar di Kabupaten Malang jatuh.

"Yang jelas, kami akan berupaya terus meningkatkan mutu pendidikan dasar di Kabupaten Malang," ucap Rendra Kresna.

Rendra Kresna mempertanyakan data Malang Corruption Watch (MCW) terkait mutu pendidikan Kabupaten Malang berada di posisi 10 besar dari bawah di Jawa Timur. 

Alasan dia, Pemkab Malang sudah melakukan berbagai upaya untuk selalu meningkatkan mutu pendidikan menjadi lebih baik dari tahun ke tahun.

"Mutu pendidikan dasar itu disadari sangat penting dalam menciptakan SDM berkualitas di Kabupaten Malang, sehingga data mutu harus betul-betul nyata," ucap Rendra.

Seperti diketahui sebelumnya, rendahnya mutu pendidikan dasar di Kabupaten Malang sempat menjadi perhatian sejumlah pihak. Baik dari kalangan DPRD Kabupaten Malang hingga masyarakat. Terlebih, alokasi anggaran pendidikan dari APBD yang cukup besar belum mampu meningkatkan mutu pendidikan dasar di Kabupaten Malang.

Sementara masih minimnya alokasi anggaran langsung untuk pendidikan di Kabupaten Malang juga sempat disorot Malang Corruption Watch (MCW). Ini setelah dinilai anggaran langsung untuk pendidikan terutama tingkat Sekolah Dasar yang masih rendah menjadikan mutu pendidikan di Kabupaten Malang selalu berada pada posisi sepuluh besar dari bawah di Jawa Timur.

Koordinator Badan Pekerja Malang Corruption Watch (MCW), Fakhruddin mengatakan, dari data yang diperoleh MCW diketahui nilai total APBD Kabupaten Malang tahun 2018 mencapai sekitar Rp 3,9 triliun. Dari total nilai APBD tersebut, alokasi anggaran pada Dinas Pendidikan Kabupaten Malang mencapai sebesar Rp 1,3 triliun. Namun, anggaran sebesar Rp 1 triliun digunakan untuk belanja tidak langsung seperti memenuhi hak gaji guru dan tunjangan, serta lainya.

Sedangkan dana belanja langsung seperti untuk peningkatan mutu pendidikan SD dan SMP hanya sekitar Rp 238 miliar. Dimana khusus untuk pendidikan tingkat SD hanya mendapatkan Rp 23,1 miliar untuk peningkatan mutu dan Rp 2,2 miliar untuk pengembangan implementasi kurikulum SD, serta anggaran untuk Pengembangan dan Pembinaan Minat Bakat dan Kreativitas Siswa SD sebesar Rp 774 juta.

"Bagi MCW atau masyarakat awam pasti akan memiliki pertanyaan sama. Ada apa dengan pendidikan dasar di Kabupaten Malang, meski digelontor anggaran besar tetapi tidak diiringi peningkatan mutu pendidikan," tutur Fachrudin beberapa waktu lalu.