Debat Pilgub Jatim Soal Layanan Publik, Khofifah Sebut SLRT, Gus Ipul Sebut E- Complain, Apa Itu ?

SURYAMALANG.COM, SURABAYA - Calon Gubernur Jawa Timur nomor urut 1, Khofifah Indar Parawansa - Emil Elestianto Dardak dan Calon Gubernur Jawa Timur nomor urut 2, Saifullah Yusuf - Puti Guntur Soekarno hadir debat publik terakhir Pilkada Jatim, Sabtu, (23/6/2018).

Di sesi kedua debat tersebut, para panelis memberikan pertanyaan.

Di pertanyaan pertama, dr Biyanto dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, bertanya terkait program prioritas yang akan dilakukan di era revolusi industri keempat.

"Utamannya, dalam pelayanan publik dan birokrasi pemerintahan," tanyanya.

Menjawab hal itu, Gus Ipul menyebut pentingnya penguatan kapabilitas ASN menuju pemerintahan yang bisa mengerti dinamika di tengah masyarakat.

"Kita harus menyiapkan ASN yang mengetahui peraturan dan menyelesaikan masalah utama masyarakat Jawa Timur. Utamanya terkait pelayanan pendidikan, kemiskinan, lapangan pekerjaan, kata Gus Ipul.

Mendengar jawaban Gus Ipul, Khofifah tak lantas puas.

"Ada hal strategis yang disampaikan oleh panelis namun belum direspon oleh Gus Ipul," ujarnya.

Menurutnya, revolusi industri keempat harus direspon dengan baik.

Hal ini harus diintegrasikan masing-masing sektoral.

"Harus ada keterbukaan atau transparansi policy. Pelayanan publik bisa terbantu apabila revolusi industri dan juga bisa dilakukan," ujarnya.

Di pertanyaan kedua, giliran Dian Fericha asal IAIN Tulungagung yang menyampaikan.

Ia meminta penjelasan kepada Khofifah untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terkait pelayanan publik.

"Bagaimana kerja Pemrov Jatim bisa memunculkan pelayanan publik yang bisa dipercaya di Jatim?," ujarnya.

Khofifah lantas menjawab dengan sistem layanan rujukan terpadu (SLRT).

"Kami persembahkan SLRT kepada rakyat Jawa Timur apabila terpilih menjadi gubernur Jawa Timur," kata Gus Ipul.

"Sistem layanan rujukan terpadu bukanlah mimpi, namun kami sudah terapkan di Kementerian. Kami sudah lakukan di Kementerian Sosial," ujar mantan Menteri Sosial ini.

Menurutnya, masyarakat selama ini kebingungan untuk mengurus pelayanan publik.

Misalnya, pengurusan izin usaha mikro kecil dan menengah (UMKM)

"Akses layanan publik yang bisa dilakukan di Jawa Timur. Masyarakat ke Jawa Timur butuh kecepatan butuh kepastian untuk menjemput kemakmuran," ujarnya.

Mendengar jawaban itu, Gus Ipul menyebut apa yang disampaikan itu bukan sesuatu yang baru.

"Namun, masalahnya bagaimana cara menyampaikan masalah itu lebih cepat. Sehingga, pelayanan yang cepat," kata Gus.

Ia menyebut solusinya dengan e-complain.

Solusi ini akan mengintegrasikan data kabupaten dan kota, provinsi, serta pemerintah pusat.

"Kami mengajak masyarakat untuk berpatisipasi melalui e complain," ujar Wakil Gubernur Jawa Timur dua periode ini.