MCW Rilis 7 Masalah yang Harus Diselesaikan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Malang Terpilih

Terakhir terkait soal pengadaan barang dan Jasa. Lebih dari 40 persen total anggaran belanja daerah dialokasikan untuk pengadaan barang dan jasa, sayangnya pengadaan barang dan jasa belum dikelola secara transparan dan akuntabel.

"Permainan Pengadaan Barang dan Jasa sudah dimulai ketika penyusunan kebijakan (APBD). Artinya pemenang tender sudah dapat diketahui sebelum proses pengadaan baran dan jasa dimulai," papar Fahruddin.

Kata Fahruddin, hal terebut menimbulkan sejumlah persoalan berikutnya terutama terkait dengan kualitas hasil pengadaan barang dan jasa. Misalnya dalam LHP BPK dari tahun 2014-2016 selalu ditemukan pengerjaan dengan kekurangan volume pada jalan dan bangunan lainnya.

"Wali kota dan Wakil Walikota terpilih wajib merealisasikan janji politik dan menjalankan visi misi yang telah dibuat sebagai bentuk tanggung jawab hukum dan moral kepada warga Kota Malang," desak Fahruddin dalam rilis yang ia keluarkan.