Pemkab Malang Kejar Target Pajak Bumi dan Bangunan Rp 63,8 Miliar

SURYAMALANG.COM, KEPANJEN - 
Belum maksimalnya pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB) Perkotaan dan Pedesaan (P2) di Kabupaten Malang membuat Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Khawatir. Ini setelah batas waktu pembayaran PBB P2 pada akhir Agustus semakin dekat.

Kepala Bapenda Kabupaten Malang, Purnadi mengatakan, pihaknya akan bertindak secara langsung dalam mengejar Wajib Pajak (WP) PBB P2.

"Hingga bulan Juni baru sekitar 15 persen dari WP PBB P2 dari seluruh wilayah yang telah membayar. Karenanya kita akan turun tangan langsung," kata Purnadi, Minggu (8/7/2018).

Dijelaskan Purnadi, beberapa strategi yang akan segera dilaksanakan oleh Bapenda Kabupaten Malang diantaranya dengan mempercepat pembayaran PBB P2 melalui sosialisasi kepada seluruh kepala desa (Kades) serta pelibatan camat.

Upaya sosialisasi tersebut, ungkap Purnadi, selain untuk mempercepat progres pembayaran juga sebagai upaya agar masyarakat tidak terkena sanksi atas keterlambatan membayar pajak tersebut.

"Ada sanksi bagi WP yang bayar terlambat yaitu 2 persen per bulannya dan itu bisa menambah beban pengeluaran WP. Makanya kami sosialisasikan lebih intensif agar masyarakat lebih memahami dan bisa bayar pajak sebelum jatuh tempo," ucap Purnadi.

Selain akan segera melakukan sosialisasi, tambah Purnadi, pihaknya juga akan menginstruksikan kepada tujuh Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawahnya untuk melakukan inventarisasi ke desa-desa yang progresnya masih kecil atau bahkan belum membayar PBB PP sama sekali.

Pihaknya optimis, target kenaikan pendapatan pajak di sektor tersebut bisa terlampaui sekitar 10 persen.

Seperti pencapaian Bapenda pada tahun 2017 tercatat pendapatan PBB P2 sebesar Rp 52,5 miliar atau naik sebesar Rp 11,3 miliar. Dan tahun ini ditargetkan pendapatan PBB P2 mencapai Rp 63,8 miliar. 

"Kami tetap optimis bisa mencapai target pendapatan dari PBB P2 tahun ini," tutur Purnadi.