Ikatan Sarjana NU Nyatakan Netral Tapi Kader NU Wajib Dukung Cawapres Ma'ruf Amin

SURYAMALANG.COM, SIDOARJO - Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) menyebut bahwa organisasinya harus netral di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 mendatang. Namun, warga Nahdliyin diwajibkan untuk tetap berperan aktif di pemilu mendatang.

Khususnya, untuk mengantarkan KH Ma'ruf Amin yang juga Rais Am Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menjadi Wakil Presiden mendampingi Joko Widodo (Jokowi) nantinya.

Pernyataan ini disampaikan Ketua Umum Pengurus Pusat ISNU, Ali Maskur Musa usai melantik Pengurus ISNU Provinsi Jawa Timur, Minggu (12/8/2018).

"Kalau saya sebagai kader NU, merasa terpanggil untuk memperjuangkan Kiai Ma'ruf," kata Ali pada sambutannya di hadapan peserta pertemuan, Minggu (12/8/2018).

Hal ini didasarkan pada tiga alasan yang juga berimpitan dengan peran ISNU. Yakni, harus bisa menyalurkan kader di sisi political environment, economic environment dan birokratis environment.

"Faktanya SDM kelas menengah yang ada di NU itu berada di ISNU. Sehingga, ISNU harus mempersiapkan kadernya untuk dimasukkan ke dalam tiga hal itu," kata Ali.

Pertama, menurutnya kaki ekonomi menjadi hal penting. Sebab kemandirian ekonomi warga Nahdliyin akan sekaligus melahirkan kemajuan bagi NU.

"NU begitu besar namun apabila tidak ditopang dengan ekonomi yang kuat akan mudah dipecah. Hal ini sebagai akibat tidak adanya kemandirian," kata anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) periode 2009-2014 ini.

Kedua, profesionalitas di lingkungan NU harus diperbaiki.

Menurutnya, saat ini zaman telah modern sehingga manajerial harus diperbaiki. Tujuannya agar SDM NU dapat ditempatkan di beberapa posisi strategis.

"Kader NU harus bisa ditempatkan di bidang birokrasi, polisi, TNI, hingga profesional di kalangan bisnisman," ujar pria yang juga pernah menjadi Anggota DPR RI ini.

Ketiga, peran ISNU yang memiliki hubungan dengan lingkungan politik.

Ia menjelaskan bahwa birokrasi merupakan output dari kegiatan politik.

Sehingga, kalau sumber daya manusia di NU tak meningkat, maka akan sulit untuk mengisi pos-pos politik yang saat ini sudah ada.

"Akibatnya, NU hanya akan menjadi stempel saja di dalam proses politik," ujar pria yang pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi XI DPR RI ini.