Pungutan Uang Komputer SMPN 1 Boyolangu Tulungagung Tanpa Kuitansi

SURYAMALANG.COM, TULUNGAGUNG - Para wali murid SMPN 1 Boyolangu, Tulungagung protes karena pihak sekolah dan komite mematok iuran pengadaan komputer Rp 615.000 per anak.

Karena protes ini sebagian besar iuran sudah diubah besaran menjadi Rp 100.000 per anak.

Namun bagi yang sudah terlanjut membayar uang Rp 615.000 itu tidak dikembalikan.

Meski demikian sumbangan ini masih menjadi ganjalan di hati para wali murid.

Sebab uang ini disetorkan melalui Komite Sekolah, tanpa bukti kuitansi.

“Saya sebenarnya dianggap sepakat membayar Rp 615.000, tapi saya tidak peduli. Saya hanya sanggup bayar Rp 100.000,” ujar seorang wali yang enggan disebut namanya.

Wali ini mengatakan, pembayaran itu hanya dicatat di sebuah buku oleh seorang anggota Komite Sekolah.

Tidak ada kuitansi sebagai bukti penerimaan uang.

Sehingga dikhawatirkan ke depan akan ada permintaan sumbangan lagi, karena dianggap belum pernah menyumbang.

“Saya hanya ditanya iklas gak? Ya sudah saya bilang iklas saja dari pada bayar Rp 615.000,” ucap sumber ini.

Karwito, salah satu orang tua siswa kelas IX juga mengeluhkan tidak adanya kuitansi.

Karwito sebenarnya sanggup membayar Rp 615.000.

Sayangnya pihak sekolah dan Komite Sekolah terkesan bersikap tidak transparan karena tak mau memberikan kuitansi.

Karwito pun semakin penasaran, dengan sikap sekolah dan komite dan mengajukan protes.

“Apa beratnya memberikan kuitansi? Justru kalau bersikukuh tidak mau memberikan kuitansi, kesannya justru ada hal yang disembunyikan,” teganya.

Lebih lanjut Karwito menilai, Komite Sekolah terkesan hanya menjadi alat pihak sekolah.

Komite Sekolah dan pihak sekolah yang berdiskusi dan menentukan besaran iuran.

Selanjutnya hasil diskusi itu disampaikan ke orang tua siswa, seolah-olah sudah menjadi keputusan.

“Jadi komite ini seperti hanya stempel saja. Asal sudah bicara dengan komite, maka semuanya sudah dianggap disetujui orang tua siswa,” keluh Karwito.

Seorang komite mengatakan, dirinya sebenarnya justru membantu para wali yang keberatan membayar Rp 615.000.

Sehingga dirinya menerima dan mencatat pembayaran Rp 100.000 per anak.

Pungutan yang dilakukan SMPN 1 Boyolangu ini rencananya untuk pengadaan 90 set komputer dan 4 unit server.

Rinciannya 90 komputer membutuhkan biaya Rp 634,5 juta dan 4 server membutuhkan Rp 91 juta.

Selain peralatan jaringan dialokasikan Rp 19,16 juta dan pembiayaan penambahan daya dari 11 KVA ke 22 KVA sebesar Rp 25 juta.

Total biaya yang dibutuhkan Rp 769,66 juta dan ditanggung 1252 siswa yang ada, sehingga setiap siswa menanggung Rp 615.000.

Komputer ini diproyesikan untuk pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK).