Malang Raya

Anggaran dari Pusat untuk Kampung KB di Kota Batu Dirasa Masih Kurang

Sejak 2016 Kampung Keluarga Berencana program dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional berjalan di Kota Batu

Anggaran dari Pusat untuk Kampung KB di Kota Batu Dirasa Masih Kurang
IST
Pelayanan medis operasi wanita saat Safari KB yang diadakan Pemkot Batu sejak awal September 2018 hingga Oktober 2018 dalam rangka menyambut HUT Kota Batu. 

SURYAMALANG.COM, BATU - Sejak tahun 2016 Kampung Keluarga Berencana (KB) yang merupakan program dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional berjalan di Kota Batu. Namun program itu belum pernah dianggarkan melalui APBD Kota Batu.

Sehingga program itu berjalan di Kota Batu menggunakan anggaran dari pemerintah pusat. Tidak hanya anggaran, tetapi juga belum ada peraturan tentang pelaksanaan Kampung KB. Baik Peraturan Wali Kota, maupun peraturan daerah.

Oleh karena itu, di tahun 2019 ini nanti bakal dianggarkan dan dibuatkan tentang peraturan, minimal peraturan Wali Kota (Perwali).

Kabid Keluarga Berencana Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Eni Musrifotun mengatakan anggaran yang diberikan dari pusat pun masih belum cukup. Dan jauh dari kebutuhan yang ada.

"Anggarannya dari BKKBN, dan Kampung KB ini kan ditunjukkan pada tahap awal dengan adanya gapura. Nah untuk membangun gapura saja anggaran yang diberikan tidak cukup," kata dia saat ditemui dalam Advokasi Sosialisasi dan Pembentukan Pokjanal Kampung KB tingkat Kota di Balai Among Tani, Rabu (19/9/2018).

Dari 19 desa di Kota Batu juga baru ada tujuh desa yang menjalankan dan ditunjuk sebagai Kampung KB. Yakni Desa Pesanggrahan, Desa Oro-Oro Ombo, Desa Giripurno, Desa Sumberbrantas, Desa Torongrejo, Desa Tlekung, dan Desa Beji.

Eni menambahkan tahun 2019 ini nanti bakal dimaksimalkan lagi program KB ini, sehingga bisa maksimal. Dengan mensinergikan dari lintas sektor dinas yang ada. Seperti Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Kominfo, Dinas UMKM dan Perdagangan, Dinas Lingkungan Hidup, dan masih banyak lagi.

"Kebanyakan orang itu mikirnya kalau KB adalah bagaimana penggunaan alat kontrasepsi. Padahal tidak hanya itu, di dalamnya banyak hal yang bertujuan mensejahterakan keluarga," imbuhnya.

Semisal, lanjut dia, dalam Kampung KB ini bagaimana memberikan pemahaman terkait bina keluarga bayi dibawah lima tahun (balita). Mengajari ibu-ibu mendeteksi dini tumbuh kembang anak, sehingga tidak terlambat mendapatkan tindak lanjut. Lalu, lanjut Eni, Kampung KB ini juga mendorong kepesertaan KB.

"Misalnya di Desa Giripurno kepesertaan KB nya masih rendah, dengan program ini bisa bertambah," tutur Eni.

Di lain hal, Asisten Administrasi Umum Pemkot Batu, Chairul Sjarif Tartila, menambahkan, mulai tahun ini landasannya dan penguatan dari sisi regulasi Kampung KB dibuat. Karena apabila belum ada kelompok kerja dan regulasi yang sistematis, maka belum memenuhi standar.

"Ya makanya belum ada regulasi yang jelas sehingga tidak optimal dilaksanakan. Sesuai dengan amanah dari pemerintah pusat, tahun ini kami rancang peraturannya, sehingga tahun depan bisa maksimal," kata Chairul.

Pemkot Batu juga menjalankan Safari KB mulai awal September ini sampai akhir Oktober. Dengan Safari KB ini diharapkan membantu mendekatkan akses pelayanan dan meningkatkan peran aktif masyarakat.

"Karena Kampung KB ini juga menyangkut kesejahteraan hidup di berbagai bidang seperti sosial, ekonomi, pendidikan dan budaya. Ya target kami semua desa dan kelurahan menjadi Kampung KB," pungkasnya.

Penulis: Sany Eka Putri
Editor: eko darmoko
Sumber: Surya Malang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved