Lantik 12 Kepala Daerah, Soekarwo Singgung Kusta di Lumajang dan Pengangguran di Kota Malang

SURYAMALANG.COM, SURABAYA - Gubernur Jatim, Soekarwo melantik 12 kepala daerah terpilih di Gedung Grahadi, Surabaya, Senin (24/9/2018).

Soekarwo menantang kepala daerah yang baru dilantik itu untuk mengentaskan kimiskinan dan memerangi pengangguran.

Masalah penanggulangan kemiskinan dan pengangguran harus menjadi prioritas program bupati dan wali kota baru.

( Baca juga : Kronologi Tewasnya Jakmania di Laga Persib Bandung vs Persija Jakarta, Inilah Penyebabnya )

Masalah penyakit kusta dan stunting juga harus menjadi perhatian serius para kepala darah baru itu.

“Saatnya kusta di Lumajang dituntaskan,” kata Soekarwo.

Pejabat yang akrab disapa Pakde Karwo itu memberi tekanan khusus dalam pengentasan kemiskinan dan pengangguran.

( Baca juga : Kenang Masa Lalu, Dul Jaelani Unggah Foto Maia Estianty dan Ahmad Dhani Saat Muda )

Semua kepala daerah diminta memberi porsi program dalam rangka pengentasan kemiskinan itu.

Gubernur yang masa tugasnya berakhir pada Februari 2019 ini menyebut jumlah pengangguran terbuka di Kota Malang tertinggi di Jatim.

Artinya, usia kerja di Kota Malang banyak yang menganggur.

( Baca juga : Iis Dahlia Ancam Haters Yang Bully Anaknya Devano Denandra: , Gue Samperin Lu )

“Pendidikan vokasional menjadi tawaran solusi untuk mengatas pengangguran ini.”

“Saatnya pendidikan berbasis keterampilan mendapat perhatian khusus,” kata Pakde.

Pakde Karwo juga mengingatkan pentingnya integritas para kepala daerah.

( Baca juga : Beginilah Kondisi Keluarga Harringga Sirila, Jakmania yang Meninggal Dikeroyok )

Praktik pungutan liar (pungli) nyaris sudah selesai di Jatim.

Namun, Pakde terkejut dengan praktik pungli di sebuah Puskesmas.

“Era digitalisasi ini harus dimanfaatkan untuk layanan kepada masyarakat.”

( Baca juga : Agnez Mo Ucapkan 2 Kata Terkait Penampilannya Saat Ini, Kata-Katanya Singkat dan Penuh Makna )

“Pengelolaan APBD harus transparan dan akuntabel. E-budgeting sudah tidak bisa ditawar.”

“Yang paling rentan adalah pengadaan barang dan jasa,” terang Pakde.

Pakde Karwo juga menyinggung soal integritas.

( Baca juga : Kisah Pilu di Balik Kasus Dugaan Penculikan Murid MI Pakisaji, Kabupaten Malang )

Dia tidak menutup mata terkait banyak kepala daerah tersangkut hukum karena masalah integritas ini.

“Sebenarnya Pak Mendagri ingin hadir di tengah-tengah kita. Tapi beliau juga nyindir soal integritas ini.”

“Jadi silakan koordinasi dan minta arahan ke kejaksaan dan KPK terkait mana yang boleh dan mana yang tidak boleh,” imbuhnya.