Malang Raya
Gubernur Jatim Sampaikan Pentingnya Harmonisasi dalam Pemerintahan
Soekarwo minta Pemkot Malang tidak melupakan beberapa hal, terutama dalam hal implementasi dari berbagai program yang sudah dicanangkan.
Penulis: Alfi Syahri Ramadan | Editor: Zainuddin
lihat foto
Sebab, biasanya DPRD mengkritik dalam proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah (RPJMD).
“Dalam hal ini fraksi di DPRD jangan mengkritik pada saat proses penyusunan RPJMD. “
“etapi harusnya yang di kritik adalah proses pelaksanaan kebijakan policy.”
“Termasuk juga dalam pengambilan keputusan jangan hanya mengandalkan suara terbanyak.”
“Tetapi harus mengedepankan musyawarah dan mufakat,” tukasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Malang, Abdurochman mengaku akan menjalankan tugas dan fungsi DPRD sesuai koridor.
Termasuk juga mengakomodir masukan dari gubernur Jatim untuk bisa menjalankan fungsi pengawasan dengan maksimal.
“Posisi kami sebagai mitra dari pemerintah kota. Tugas kami adalah mengawal dan mengawasi program-program yang sudah disiapkan oleh kepala daerah sampai proses pelaksananaanya selesai,” jelasnya.
Abdurrochman juga mengakui bahwa dalam hal pengambilan kebijakan, musyawarah dan mufakat memang harus menjadi fokus utama.
Sebab, Indonesia dikenal dengan adat ketimuranya yang lebih mengedepankan musyawarah.
“Kalau hanya menggunakan voting suara terbanyak memang sepertinya kurang etis.”
“Untuk itu, kami juga akan terus mengupayakan jalan musyawarah dan mufakat tersebut sebagai jalan utama dalam pengambilan kebutuhan,” tandasnya.
