Pasuruan

Jadi Plt Walikota Pasuruan, Teno Siapkan Program Cegah Korupsi

Plt Walikota sudah meminta semua OPD selalu terbuka dan transparan dalam menjalankan pemerintahan sekaligus tugas dan tupoksinya

Jadi Plt Walikota Pasuruan, Teno Siapkan Program Cegah Korupsi
surya malang/Galih Lintartika
Plt Walikota Pasuruan, Raharto Teno Prasetyo (tengah) didampingi Kepala Dinas Kominfo Fendy (kiri) dan Sekretaris Daerah (Sekda) Pemkot Pasuruan Bahrul Ulum saat memberikan keterangan pers di ruang kerja Wawali Kota Pasuruan, Selasa (9/10/2018). 

SURYAMALANG,COM, PASURUAN - Plt Walikota Pasuruan, Raharto Teno Prasetyo mengaku memiliki program untuk mengantisipasi dan mencegah korupsi terjadi kembali di Kota Pasuruan.

Hal itu disampaikannya satu hari setelah mendapatkan surat menjalankan tugas dari Gubernur Jawa Timur menjadi Plt Walikota Pasuruan, paska Walikota Pasuruan Setiyono ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus suap pembangunan.

Kepada SURYAMALANG.COM, Teno mengaku, dirinya sudah meminta semua Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) untuk selalu terbuka dan trasnparan dalam menjalankan pemerintahan sekaligus tugas dan tupoksinya masing - masing.

"Mungkin hanya keterbukaan ini yang bisa membuat pembangunan di Kota Pasuruan berjalan maksimal, dan terhindar dari dugaan - dugaan yang buruk," katanya, Selasa (9/10/2018) siang di ruangan Wakil Walikota (Wawali) Kota Pasuruan.

Dia menjelaskan, hari ini, dirinya sudah memimpin rapat koordinasi (rakor) pertama. Ia kumpulkan seluruh OPD dan minta satu per satu OPD untuk terbuka dan terus koordinasi setiap menjalankan proyek dalam bentuk apapun.

"Jangan sampai salah langkah, dan jangan sampai kejadian kemarin yang menimpa pak wali terjadi lagi di sini. Saya sendiri dan sebagai Wawali, ikut prihatin. Ini musibah dan kami semua berduka," terangnya.

Sekadar diketahui, Setiyono ditetapkan tersangka oleh KPK, Jumat (5/10/2018) pagi. Dia ditetapkan tersangka setelah diduga kuat menerima hadiah atau janji dari rekanan atau mitra Pemkot Pasuruan terkait proyek belanja modal gedung dan bangunan pengembangan Pusat Layanan Usaha Terpadu - Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (PLUT - KUMKM) dengan sumber dana APBD tahun 2018.

Setiyono terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh KPK pada Kamis (4/10/2018). Dari Setiyono, KPK mengamankan barang bukti Rp 120 juta. Dalam kasus ini, Setiyono tak sendirian. Ada tiga orang lainnya yang juga ditetapkan tersangka oleh KPK.

Mereka adalah Dwi Fitri Nurcahyo, Plh Kepala Dinas PUPR Kota Pasuruan, Wahyu Tri Hardianto, pegawai honorer Dinas PUPR Kota Pasuruan, dan Muhammad Baqir, pihak swasta yang memberikan fee untuk Pemkot Pasuruan.

Penulis: Galih Lintartika
Editor: Achmad Amru Muiz
Sumber: Surya Malang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved