Berita Terkini Reuni 212, Mulai Dari Personel Keamanan Hingga Kekhawatiran Pihak Istana

7. Reaksi MUI Jabar dan PBNU

Ketua Pengurus Harian Tanfidziyah PBNU, Robikin Emhas meminta agar Reuni Akbar 212 tidak menjadi ajang politisasi agama.

"Reuni 212 jangan terjadi politisasi agama. Dalam bingkai NKRI, mari jadikan agama sebagai inspirasi, bukan aspirasi. Mari jadikan agama untuk pemuliaan harkat dan martabat kemanusiaan," ujar Ribikin dalam rilis yang diberikan kepada awak media, Kamis (29/11/2018).

"Kalau kegiatan itu dimaksudkan sebagai ajang silaturahim, silakan saja karena silaturahim adalah perintah agama. Tentu hal itu harus dilakukan dengan tetap menjunjung tinggi adab dan tata cara bersilaturahim," katanya.

Gelaran yang akan berlangsung di Monas itu, diharapkannya, tak dicederai dengan ucapan dan tindakan yang berisikan ujaran kebencian maupuan adu domba.

"Jangan sampai niat baik mempererat silaturahim, meningkatkan ukhuwah islamiyah dalam forum Reuni 212 justru merusak ukhuwah wathaniyah dan ukhuwah insaniyah," tutur Robikin.

Dilansir dari Kompas.com, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Barat mengimbau masyarakat di Jawa Barat agar tidak melakukan mobilisasi dan ikut serta dalam kegiatan reuni 212 yang rencananya akan digelar pada 2 Desember 2018 di Jakarta.

MUI berpandangan, kegiatan yang dilakukan sudah kehilangan ruhnya.

"Dari hasil pengamatan kami, kegiatan reuni 212 itu sudah tidak murni lagi sebagai kegiatan keagamaan. Kegiatannya sudah melenceng ke arah politik," kata Ketua MUI Jawa Barat Rachmat Syafei di kantornya, Jalan LLRE Martadinata, Kota Bandung, Rabu (28/11/2018).

Rachmat menjelaskan, pada awalnya kegiatan 212 muncul dari peristiwa kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok sebagai gubernur DKI Jakarta pada waktu itu.

Saat itu, MUI pun sudah mengeluarkan pendapat dan sikap keagamaan sebagai perwakilan ulama.

Ahok pun sudah dinyatakan bersalah bahkan kini masih menjalani hukuman pidana. Artinya, kasus tersebut sebenarnya sudah dinyatakan selesai.

"Jadi banyak warga yang datang ke MUI Jabar, menanyakan esensi 212. Karena masalah yang memicu munculnya gerakan 212 sudah selesai. Jadi tidak ada esensinya lagi sekarang harus melaksanakan reuni. Sekarang masalahnya apa? Kan sudah selesai," katanya.

MUI pun mengimbau agar masyarakat Jawa Barat tidak terprovokasi dengan kegiatan yang tidak jelas asal usulnya.

Sebagai daerah yang memiliki jumlah penduduk terbesar di Indonesia, masyarakat Jawa Barat lebih baik melakukan kegiatan yang bermanfaat seperti melaksanakan pengajian di masjid-masjid, istigasah, atau zikir bersama untuk keselamatan bangsa Indonesia.

8. Diwarnai Aksi Protes

Sebelumnya, ratusan orang berunjuk rasa mendatangi kantor Gubernur DKI Jakarta, di Balai Kota DKI, Jakarta pusat, Kamis (29/11/2018).

Beberapa dari mereka berhasil memaksa masuk dan menduduki pelataran halaman kantor sang Gubernur yang dijaga ketat aparat kepolisian.

Kehadiran massa yang datang sejak siang hari dan bertahan hingga petang ini meminta Anies Baswedan mencabut izin aksi Reuni Akbar 212 yang direncanakan dilaksanakan pada Minggu, 2 Desember 2018 di kawasan Monas.

Sekjen Presidium Nasional Gerakan Jaga Indonesia Budi Djarot saat ditemui di lokasi aksi, menuturkan bahwa reuni 212 sama sekali tak memiliki urgensi apapun.

Ia khawatir, pelaksanaannya jadi sumbu awal dari perpecahan di Ibu kota.

"Saya pastikan, itu (reuni 212) pasti ada agenda-agenda politik didalamnya. Saya pastikan, pasti ada orasi-orasi politik yang menjatuhkan Indonesia. Kami akan jaga ini semua," kata Budi.

9. Jaminan Panitia

Ketua Persaudaraan Alumni 212, Slamet Maarif memastikan aksi Reuni Akbar 212 yang akan digelar Minggu (2/12/2018) tidak akan ada unsur politik.

Untuk meyakinkan publik, Slamet Maarif pun menjelaskan ada beberapa hal yang telah disepakati pihak panitia Reuni Akbar 212.

Beberapa kesepakatan di antaranya adalah tidak diperkenankannya peserta Reuni Akbar 212 memakai atribut partai politik.

Peserta Reuni Akbar 212, kata dia, diperkenankan membawa bendera merah putih atau bendera Tauhid.

Bila ditemukan peserta Reuni Akbar 212 yang melanggar aturan tersebut, lanjutnya, maka pihaknya tak segan akan mengamankan yang bersangkutan.

Hal itu disampaikan Slamet Maarif dalam acara Talkshow TVone, Jumat (30/11/2018).

Slamet mengatakan bila ada yang tetap memandang Reuni Akbar 212 mengandung muatan politik, itu menjadi hak setiap orang.

"Saya ga bisa menghalangi, ada tokoh politik yang datang terbuka untuk umum," katanya.

*Artikel ini telah tayang di tribun-timur.com dengan judul Reuni 212 Diikuti 4 Juta Orang Dijaga 20 Ribu Petugas, Ini Kekhawatiran Istana, MUI, NU, http://makassar.tribunnews.com/2018/12/01/reuni-212-diikuti-4-juta-orang-dijaga-20-ribu-petugas-ini-kekhawatiran-istana-mui-nu?page=all.
Penulis: Muh. Hasim Arfah