MCW Kecam Dana Rp 5,8 Miliar untuk Mobil Dinas Pimpinan DPRD Kota Malang

SURYAMALANG.COM, KLOJEN - Para aktivis Malang Corruption Watch (MCW) unjuk rasa di depan gedung DPRD Kota Malang, Rabu (13/2/2019).

Mereka mengecam rencana pembelian mobil dinas pimpinan DPRD Kota Malang senilai Rp 5,8 miliar.

Wakil Koordinator MCW, Atha Nursasi menjelaskan nilai itu terdapat dalam APBD 2019 Kota Malang. Anggaran tersebut rencananya untuk membeli lima unit mobil.

Satu unit mobil pimpinan, tiga unit mobil wakil pimpinan, dan satu unit mobil operasional.

"Angka itu kami nilai terlalu besar, dan buat apa mobil dinas senilai satu miliar lebih per satu unitnya," katanya, Rabu (13/2/2019).

Di sisi lain, pengunjuk rasa menilai kalau kendaraan yang digunakan pimpinan dewan saat ini terbilang masih sangat bagus dan dapat digunakan. Oleh sebab itu, tidak sewajarnya membeli mobil lainnya dengan harga yang sangat fantastis.

Atha menilai pengadaan mobil dinas tersebut merupakan pemborosan. Menurut Atha,  nilainya tak sebanding dengan belanja langsung untuk pendidikan dan kesehatan.

"Coba saja dibandingkan, masih ada persoalan dengan akses pendidikan dan kesehatan," imbuhnya.

Menurutnya, pengadaan kendaraan yang harganya sampai Rp 5.8 Miliar itu tidak pantas. Apalagi kinerja DPRD Kota Malang dinilai belum maksimal.

Kejadian korupsi masal yang dilakukan oleh mayoritas anggota DPRD Kota Malang menjadi salah satu bukti nyatanya.

"Dewan harus mengembalikan kepercayaan masyarakat, batalkan rencana pengadaan kendaraan mobil dinas itu," tegasnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Malang, Bambang Heri Susanto menjelaskan, rencana pengadaan kendaraan tersebut sudah dilakukan sejak Februari 2018.

Pengadaan itu dilakukan oleh anggota dewan sebelumnya.

"Anggaran ini dipersiapkan saat kami belum di PAW," kata politisi PDI Perjuangan itu.

Di sisi lain, Wakil Ketua III DPRD Kota Malang, Fransiska Rahayu menambahkan, anggaran tersebut sudah sempat dievaluasi oleh tim anggaran.