Malang Raya

BP2D Kota Malang Launching SPPT PBB 2019 di Halaman Balai Kota

Badan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D) melaksanakan launching Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB Sunset Policy III pada Senin (25/2/2019).

BP2D Kota Malang Launching SPPT PBB 2019 di Halaman Balai Kota
hayu yudha prabowo - suryamalang.com
BAYAR PAJAK - Wali Kota Malang, Sutiaji dan Wakil Wali Kota Malang, Sofyan Edi Jarwoko usai membayar pajak dalam Launching Pajak Daerah 2019 yang digelar Badan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D) Kota Malang di Balai Kota Malang, Senin (25/2/2019). 

SURYAMALANG.COM, KLOJEN - Badan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D) melaksanakan launching Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB Sunset Policy III pada Senin (25/2/2019).

Acara yang digelar di halaman depan Balaikota Malang itu juga ditandai dengan penandatanganan MoU dan PKS antara Wali Kota Malang Sutiaji dengan Instansi terkait, stakeholder Pajak Daerah Kota Malang, Serta Pekan Panutan Pembayaran Pajak Daerah Tahun 2019.

Hadir juga dalam acara tersebut, Wakil Wali Kota Malang Sofyan Edi, jajaran Forkopimda, seluruh Kepala SKPD dan para Kepala Sekolah di lingkungan pemerintah Kota Malang.

Kepala BP2D Kota Malang, Ade Herwanto dalam sambutannya menyampaikan, bahwa launching ini merupakan penanda untuk memulai program lima tahun kedepan dari tahun 2019 hingga 2023.

"Kami ditargetkan memperoleh pendapatan 1,9 triliun sampai tahun 2023 nanti. Pada tahun ini kami diberi tantangan Rp 500 miliar dan tahun depan Rp 600 miliar dan jumlah itu akan terus bertambah ujarnya," ucapnya.

Untuk itu, pria yang akrab di sapa Sam Ade itu meminta doa restu kepada Wali Kota Malang Sutiaji, seluruh pejabat maupun tokoh masyarakat, tokoh agama dan Forkopimda agar dapat melaksanakan tugas yang telah diberikan itu dengan baik.

"Pajak yang dipungut nanti adalah tidak untuk kepentingan pemerintah Kota Malang, tapi untuk kepentingan masyarakat yang ada di Bumi Arema ini," ucapnya.

Selain itu, dalam acara launching tersebut juga disediakan hadiah menarik bagi para warga atau pejabat yang akan membayar pajak.

Banyak dari warga ataupun para pejabat yang mengantri untuk membayar pajak di sana.

"Pajak ini masih menjadi primadona pendapatan di Indonesia. Lebih dari 80 persen pendapatan negara masih bertumpu pada pajak termasuk di Kota Malang ini," ucapnya.

Halaman
12
Penulis: Mochammad Rifky Edgar Hidayatullah
Editor: yuli
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved