Sebagai Penyelenggara Pemilu, Bawaslu Tegaskan Sudah Bertindak Profesional

SURYAMALANG.COM, KEPANJEN - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Malang menggelar diskusi peran stakeholder dalam pengawasan partisipatif Pemilu 2019 di Kantor Bawaslu Kabupaten Malang, Kamis, (7/3/2019).

Di antara isu yang dibahas dalam forum tersebut adalah kemungkinan terjadinya praktik kampanye terselubung pada Pemilu 2019 di Kabupaten Malang.

Dosen Sosiologi Politik FISIP Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Wahyudi Winarjo menjelaskan praktik tersebut secara definitif memang tidak dalam rangka kampanye.

Tapi ketika ditelaah lebih lanjut isinya menjurus pada praktik kampanye.

Wahyudi menduga selama ini forum tersebut berkedok acara ilmiah atau keagamaan.

Kamuflase itulah yang membuat Bawaslu sulit menjangkau hingga akhirnya melakukan penindakan.

“Saya melihat selama ini Bawaslu sama sekali seperti kesulitan menjangkaunya.”

“Padahal disitulah adanya kampanye terselubung,” terang Wahyudi.

Wahyudi menyarankan Bawaslu mengajak peran serta masyarakat untuk melakukan pengawasan Pemilu.

Di antaranya adalah, menggandeng kampus ataupun LSM.

“Kemudian saya melihat bahwa media saat ini masih terbelah dan adanya saling memihak.”

“Tugas Bawaslu seharusnya adalah memberikan pengarahan atau masukan, supaya media bisa netral dalam Pemilu 2019 ini,” jelasnya.

Turut berikan suaranya, pengamat politik Universitas Brawijaya (UB) Malang, Wawan Sobari, menilai bahwa Bawaslu Kabupaten Malang, sejak Agustus 2018 sudah menjalankan penindakan pelanggaran Pemilu dengan baik.

Seperti menindak caleg membagikan kaos, ataupun dugaan panggarangan lainnya.

Menurutnya, pelanggaran tersebut sudah diantisipasi dan ditindak dengan benar sesuai peraturan perundang-undangan.

Selain itu Sobari juga mengkritisi, bahwa potensi kerawanan bisa terjadi saat mendekati Pemilu 2019 nanti.

Terutama pada waktu masa kampanye, atau saat pemungutan suara.

“Sebagai persiapan, kesiapan Bawaslu sebagai penyelenggara Pemilu 2019 menjadi hal yang sangat penting,” terang Sobari.

Turut hadir dalam diskusi, Totok Haryono, Koordinator Divisi Sengketa Bawaslu Provinsi Jawa Timur, menegaskan Bawaslu sebenarnya sudah mengajak masyarakat secara luas untuk mengawasi pelanggaran Pemilu 2019.

Totok menyadari bagwa masyarakat adalah bagian penting dalam pengakan keadilan dalan Pemilu.

Sebagai penyelenggara Pemilu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), mengklaim sudah berusaha menjadi pengawas dengan integritas profesional dan netral.

“Kami terus melawan hoax, ujaran kebencian hingga politik uang.”

“Itu kami lakukan agar tak terjadi perpecahan,” tandas Totok.

Ketika ditanya soal temuan warga negara asing (WNA) yang masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT). Totok menjelaskan, Bawaslu Jatim masih melakukan pendataan. Pihaknya juga sudah memberi rekomendasi ke KPU, supaya dilakukan pencoretan.

“WNA memiliki KTP itu lumrah. Namun meskipun masuk dalam DPT, mereka tidak bisa memberikan hak pilih.”

“Bawaslu sudah memberi rekomendasi ke KPU untuk mencoret dari DPT.”

“Ketika nanti lolos di KPU, kami juga sudah memiliki pengawas di tingkat TPS yang akan mengawasi pemilih menggunakan KTP,” tegasnya.