Kabar Nganjuk

Pemprov Jatim Mulai Petakan LMDH Untuk Dimasukkan Ke RDKK, Petani Hutan Bakal Dapat Pupuk Subsidi

Pemprov segera mendata Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) di Jawa Timur yang belum masuk dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok tani (RDKK).

Penulis: Fatimatuz Zahro | Editor: Achmad Amru Muiz
suryamalang.com/Fatimatuz Zahro
Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa di tengah area hutan yang ditanami budidaya porang, di Desa Bendoasri, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk. 

SURYAMALANG.COM, NGANJUK - Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa menyampaikan komitmennya untuk memperjuangkan nasib dan hak para petani hutan. 

Khofifah mengatakan, dalam bulan ini pihaknya akan segera mendata Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH)  di Jawa Timur yang belum masuk dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok tani (RDKK).

Hal ini, menurut Khofifah, penting agar seluruh petani yang sudah bercocok tanam di hutan bisa mendapatkan jatah pupuk bersubsidi, dan juga kebutuhan pertanian yang lain.

Langkah ini dikatakannya sebagai tindak lanjut usai Khofifah rapat terbatas yang dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara beberapa waktu lalu.

"Hasil rapat terbatas bersama Presiden yang lalu secara khusus saya membawa hal yang terkait dengan LMDH di Jatim ini," kata Khofifah, di tengah area hutan di Desa Bendoasri Kecamatan Rejoso,  Kabupaten  Nganjuk,  Minggu (10/3/2019).

Area hutan yang dikelola oleh LMDH Artomoro itu memiliki luasan 600 hektar yang ditanami porang.  Porang merupakan komoditas ekspor untuk bahan baku tepung ke Jepang.

"LMDH Jawa Timur yang sudah terakreditasi di notaris itu 1.500 an, lalu sebanyak 330an yang sudah dapat SK dari Menkumham,  yang belum dapat akte notaris masih ada 155 LMDH," tegas Khofifah. 

Dari rapat terbatas itu,  Menkumham sudah menyampaikan padanya secara khsusus bahwa pihaknya akan mempersiapkan akte notaris LMDH Jawa Timur dan mempercepat legalitas hukumnya.  

Tidak hanya itu, Khofifah juga menyebut bahwa ia tengah memperjuangkan agar LMDH Jawa Timur semuanya bisa masuk dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok tani (RDKK).

"Saya sampaikan ke presiden bagaimana petani yang sudah bercocok tanam di hutan,  presiden minta pastikan semua terlindungi. Nah saya sampaikan juga bagimana masyarakat yang sudah cocok tanam tapi belum masuk RDKK,  presiden minta pastikan legalitasnya terpenuhi dan masuk RDKK," tandasnya. 

Untuk itu,  berdasarkan arahan Kementerian Kehutananan, harus segera ada pendataan bersama dengan bupati di Jatim untuk bisa diajukan agar LMDH masuk dalam RDKK. 

"Tanggal 20 sampai 22 besok kami akan rapat dengan dirjen tanaman pangan,  terkait dengan data wilayah LMDH yang belum masuk RDKK berapa dan mana saja, atau mungkin belum tercukupi pupuk, alsintannya.  Perlindungan petani LMDH ini secara khusus saya sampaikan ke ratas," tandasnya.

Sumber: Surya Malang
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved