Dana Desa 2019 Belum Cair Akibat Terkendala Jabatan Kosong di Inspektorat Pemkot Batu

SURYAMALANG.COM, KOTA BATU - Anggaran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2019 untuk 19 desa di Kota belum bisa cair karena masih terkendala jabatan kosong di Inspektorat.

Aneka surat administrasi tidak bisa ditandatangani untuk persetujuan pencairan anggaran tersebut. Seharusnya DD dan ADD bisa cair sejak Januari lalu ditahap pertama sebesar 20 persen.

Wakil Wali Kota Batu, Punjul Santoso, mengatakan saat ini pihaknya masih memutuskan siapa yang akan menjabat sebagai inspektur Pemkot Batu.

"Ya karena jabatan kosong di inspektorat, belum ada yang menandatangani pencairan DD. Secepatnya kami tunjuk siapa yang akan menjabat nanti, agar segera cair," kata Punjul, Selasa (12/3/2019).

Selain itu anggaran ini juga perlu direview untuk kelengkapannya. Dari situlah yang membuat kalau pencairan DD ini terhambat di tahap pertama.

Padahal untuk berkas-berkas setiap desa sudah lengkap. Seperti laporan penggunaan anggaran di tahun sebelumnya.

"Secepatnya harus dicairkan. Karena jika tidak akan mempengaruhi laporan penggunaan anggaran diakhir tahun. Dan itu akan mempengaruhi juga untuk pencairan tahap berikutnya," imbuhnya.

Dalam pencairan tahap pertama sebesar 20 persen. Serta pada tahap kedua dan ketiga nanti anggaran yang dicairkan akan sama, yaitu sebesar 40 persen. Seperti yang diketahui total jumlah DD 2019 untuk 19 Desa yaitu Rp 26,5 miliar.

Di Kecamatan Batu Desa Sumberejo mendapatkan anggaran DD sebesar Rp 1,3 miliar dan ADD Rp 3,3 miliar.

Desa Oro-oro ombo mendapatkan anggaran DD Rp 1,6 dan ADD Rp 3,5. Desa Sidomulyo mendapatkan anggaran DD sebesar Rp 1,2 miliar dan ADD Rp 2,8 miliar.

Desa Pesanggrahan mendapatkan anggaran DD sebesar Rp 1,4 miliar dam ADD Rp 4,3 miliar.

Kecamatan Bumiaji, Desa Punten mendapatkan anggaran DD sebesar Rp 1 miliar dan ADD Rp 2,8. Desa Gunungsari mendapatkan anggaran DD sebesar Rp 1,7 miliar dan ADD Rp 3,7.

Desa Tulungrejo mendapatkan anggaran DD sebesar Rp 1,9 miliar dan ADD Rp 3,4 miliar. Desa Sumbergondo mendapatkan anggaran DD sebesar Rp 1,3 dan ADD sebesar Rp 2,7 miliar.

Desa Pandanrejo mendapatkan anggaran DD sebesar Rp 1,2 miliar dan ADD Rp 2,9 miliar. Desa Bumiaji mendapatkan anggaran DD sebesar Rp 1,3 miliar dan ADD Rp 3 miliar.

Desa Giripurno mendapatkan anggaran DD sebesar Rp 2,1 miliar dan ADD Rp 4,6 miliar. Desa Bulukerto mendapatkan anggaran DD sebesar Rp 1,3 miliar dan ADD Rp 3,3 miliar.

Desa Sumberbrantas mendapatkan anggaran DD sebesar Rp 1,2 miliar dan ADD Rp 3,1 miliar.

Kecamatan Junrejo, Desa Beji mendapatkan anggaran DD sebesar Rp 1,1 miliar dan ADD Rp 2,7 miliar. Desa Junrejo mendapatkan anggaran DD sebesar Rp 1,4 dan ADD Rp 2,7 miliar. Desa Tlekung mendapatkan anggaran DD sebesar Rp 1,1 miliar dan ADD Rp 2,6 miliar.

Desa Mojorejo mendapatkan anggaran DD sebesar Rp 1 miliar dan ADD Rp 2,4 miliar. Desa Pendem mendapatkan anggaran DD sebesar Rp 1,4 dan ADD Rp 2,7 miliar. Desa Torongrejo mendapatkan anggaran DD sebesar Rp 1,3 miliar dan ADD Rp 2,6 miliar.

Kepala Desa Junrejo, Andi Faisal Hasan, mengatakan, setiap anggaran yang diberikan ke desa memiliki tujuan sendiri.

Semisal ADD 70 untuk operasional pemerintahan, dan 30 persen untuk gaji, honor perangkat desa dan semua lembaga.

Sedangkan untuk DD hanya untuk dua hal saja, pemberdayaan insfrastruktur dan pemberdayaan masyarakat. "Di Desa Junrejo kami memaksimalkan penggunaan dari semua sumber anggaran tersebut. Kami juga membangun potensi yang belum tersentuh," kata Andi.

Agar, lanjutnya bisa meningkatkan ekonomi masyarakat dan kesejahteraan masyarakat Desa Junrejo.