Rumah Politik Jatim

Romahurmuziy ke Malang, Sebut 36 Undang-undang Sudah Bernuansa Syariah

Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Muhammad Romahurmuziy, mengajak para ulama atau kiai di seluruh Indonesia...

Romahurmuziy ke Malang, Sebut 36 Undang-undang Sudah Bernuansa Syariah
Erwin
Ketua Umum PPP Romahurmuziy, saat berkunjung di SMK NU Miftahul Huda Kepanjen, Malang, Rabu (13/3/2019). 

SURYAMALANG.COM, KEPANJEN - Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Muhammad Romahurmuziy, mengajak para ulama atau kiai di seluruh Indonesia tak terkecuali Kabupaten Malang, untuk bersama perangi hoax dan fitnah.

Menurutnya, dalam tahun politik seperti saat ini, sebaran hoax dan fitnah gencar diterima masyarakat.

"Para kiai di kampung untuk menangkal hoax, karena merekalah yang mengasuh majelis-majelis ta'lim merekalah yang punya umat. Selama keliling nusantara saya selalu menyampaikan kepada kiai untuk bisa menjadi agen pelurus hoax dan fitnah," terang Romahurmuziy saat jadi pembicara acara Halaqoh Ulama di SMK NU Miftahul Huda Kepanjen, Rabu (13/3/2019).

Politisi PPP yang juga menjadi anggota DPR RI periode 2014-2019 itu menuding, hoax dan fitnah merupakan sebuah cara delegitimasi terhadap pemerintah.  Ia juga menduga sebaran hoax dan fitnah masih akan muncul jelang Pemilu 2019.

"Artinya bahwa ini modus, ini sebuah upaya sistematis melakukan delegitimasi terhadap pemerintahan ini dalam isu agama. Maka dari itu peran kiai menjadi penting karena ia memiliki umat dan masa dari jamaah-jamaahnya," beber pria yang akrab disapa Rommy.

Rommy juga menerangkan kepada para ulama soal legislasi syariah. Menurutnya, pemahaman tersebut merupakan sebuah pelurusan, terhadap pemahaman salah satu pimpinan partai poltik.

"Ini sebagai pelurusan, karena ada yang selalu mengatakan katanya partai nasionalis kok tidak melarang Perda syariah atau UUD (undang-undang dasar) syariah," tutur Rommy.

Rommy menegaskan, segala regulasi bernuansa syariah meanf sudah ada di Indonesia sejak negara ini berdiri

"Saya ingin sampaikan UU dan Perda bernuasa syariah itu sudah ada. Sebanyak 36 UU sejak republik ini ada bernuansa syariah. Memang dari sekian banyak UU atau Perda itu banyak dilahirkan dari inisiasi PPP di DPR RI," tegasnya.

Lebih detail Rommy menjelaskan, nuansa syariah tersebut sudah ada jika berkaca dari konteks kesejarahan. Rommy mengacu pada ditanggalkannya 7 kata dalam Piagam Jakarta.

"Ini adalah konsekuensi sejarah dari ditanggalkannya 7 kata di dalam Piagam Jakarta.  Karena umat islam waktu itu melalui para ulama, menghendaki agar hukum islam tetap diatur oleh negara," tuturnya.

Rommy menyebut legislasi syariah juga bisa menjadi solusi atas tuntutan khilafah, yang menginginkan hukum Islam di indonesia diterapkan secara penuh.

"Ini sebuah solusi juga atas tuntutan khilafah yang menginginkan hukum islam di indonesia diterapkan secara penuh.  Artinya, inilah yang saya sebut NKRI bersyariah, NKRI saat ini yang didalamnya hidup UUD bernuansa syariah sesuai dengan kematangan masyrakatnya melalui perjuangan wakil wakilnya di DPR RI," tutupnya.

Penulis: Mohammad Erwin
Editor: yuli
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved