Breaking News:

Rumah Politik Jatim

3 Lembaga Survei Umumkan Waktu Pengumuman Hasil Quick Count (hitung cepat) Pemilu & Pilpres 2019

Tiga Lembaga Telah Umumkan Jadwal Hasil Quick Count Pilpres 2019, SMRC, LSI, Indikator Politik Indonesia, Litbang Kompas

Kompas.com/KRISTIANTO PURNOMO

11. Indekstat Konsultan Indonesia

12. Jaringan Suara Indonesia

13. Populi Center

14. Lingkaran Survey Kebijakan Publik

15. Citra Publik Indonesia

16. Survey Strategi Indonesia

17. Jaringan Isu Publik

18. Lingkaran Survey Indonesia

19. Citra Komunikasi LSI

20. Konsultan Citra Indonesia

21. Citra Publik

22. Cyrus Network

23. Rakata Institute

24. Lembaga Survei Kuadran

25. Media Survei Nasional

26. Indodata

27. Survey & Polling Indonesia (SPIN)

28. Celebes Research Center

29. Roda Tiga Konsultan

30. Nurjaman Center for Indonesian Democracy (NCID)

31. Indomatrik

32. Puskaptis

33. Pusat Riset Indonesia

Aturan Pencoblosan

Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan saat melakukan pencoblosan untuk Pemilu 2019 agar surat suara Anda sah.

Kelimanya ialah surat suara untuk presiden dan wakil presiden, DPR, DPD, DPRD provinsi,dan DPRD kabupaten/kota.

Ketentuan terkait dengan kesahan surat suara pemilih telah diatur dalam Peraturan komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum.

Berikut adalah beberapa hal yang perlu Anda perhatikan agar surat suara Anda dinilai sah.

1. Pastikan bahwa surat suara Anda ditandatangani ketua KPPS

Aturan ini telah tercantum pada Pasal 35 Ayat 2 huruf e PKPU Nomor 3 Tahun 2019yang menyebutkan bahwa surat suara yang diterima pemilih harus telah ditandatangani oleh Ketua Kelompok Penyelenggara pemungutan Suara (KPPS).

Komesioner KPU, Ilham Saputra menerangkan perihal pasal tersebut dilansir dari artikel Kompas.com dengan judul Jangan Sampai Surat Suara Tidak Sah, Perhatikan 5 Hal Berikut Ini!

Komesioner KPU, Ilham saputra menjelaskan bahwa tanda tangan ketua KPPS ikut menentukan sah atau tidaknya surat suara pemilih

Tercantum pula pada Pasal 38 Ayat 1 huruf a yang berisi bahwa ketua KPPS perlu menandatangani surat suara sebelum diberikan kepada pemilih.

"(Pemilih) mengecek apakah surat suara ditandatangani oleh ketua KPPS atau tidak. Karena jika tidak, surat suara dianggap tidak sah ketika dihitung," ujar Ilham saat dihubungi oleh Kompas.com, Senin (15/4/2019).

2. Ketentuan Pencoblosan untuk Surat Suara Presiden dan Wakil Presiden

Ketentuan pencoblosan surat suara untuk presiden terletak pada cara pencoblosan pemilih.

Aturan sah/tidaknya pencoblosan presiden dan wakil presiden RI 2019.
Aturan sah/tidaknya pencoblosan presiden dan wakil presiden RI 2019. (Kompas.com/Akbar Bhayu Tamtomo)

Surat suara dikatakan sah apabila:

  • Surat suara dicoblos di nama capres dan cawapres salah satu pasangan calon.
  • Surat suara dicoblos di nomor urut dan atau parti pengusung salah satu pasangan calon.
  • Surat suara dicoblos di garis batas dalam kolom nomor rut maupun gambar salah satu pasangan calon.

Surat suara dinyatakan tidak sah apabila:

  • Surat suara dicoblos di lebih dari satu kolom pasangan calon preiden dan wakil presiden.
  • Surat suara dicoblos tapi dirusak/dilibangi.
  • Surat suara dicoblos tapi dicoret-coret.

 3.  Ketentuan pencoblosan untuk surat suara DPR/DPRD provinsi/DPRD kabupaten kota.

Aturan Sah/Tidaknya Pencoblosan DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota 2019
Aturan Sah/Tidaknya Pencoblosan DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota 2019 (Kompas.com/Akbar Bhayu Tamtomo)

Surat suara pemilih dinyatakan sah apabila pemilih mencoblos satu kali pada nomor atau tanda gambar partai politik dan/atau nama calon anggota legislatif.

4. Ketentuan pencoblosan untuk surat suara DPD

Aturan sah/tidaknya pencoblosan DPD RI 2019
Aturan sah/tidaknya pencoblosan DPD RI 2019 (Kompas.com/Akbar Bhayu Tamtomo)

Surat suara dinyatakan sah apabila mencoblos pada nama calon DPD, foto calon DPD, dan nama dan fotocalon DPD.

Surat suara dinyatakan tidak sah apabila pemilih mencoblos dua anggota DPD yang berbeda, merusak atau mencoret surat suara.

5. Surat suara tidak sah

Tidak sah nya surat suara juga telah diatur pada Peraturan komisi Pemilihan Umum (PKPU) diantaranya ialah:

  • (Pasal 365 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum) Jika ditemukan tulisan/catatan lain pada surat suara
  • (Pasal 55 Ayat (8) PKPU Nomor 3 Tahun 2019) Surat suara yang dicoblos tidak menggunakan alat coblos yang disediakan
  • (Pasal 54 PKPU Nomor 3 Tahun 2019) Surat suara dicoblos di lebih dari satu kolom pasangan calon/partai politik/nama calon
  • Surat suara dicoblos tapi dirusak atau dilubangi.

Lima surat suara yang diberikan saat Pemilu 2019 sendiri memiliki warna berbeda untuk presiden dan wakil presiden, DPR, DPD, DPRD provinsi,dan DPRD kabupaten/kota.

Berikut uraiannya untuk Anda.

Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden    = surat suara berwarna abu-abu

Pemilihan anggota DPR RI                            = surat suara berwarna kuning

Pemilihan anggota DPD                                = surat suara berwarna merah

Pemilihan anggota DPRD Provinsi               = surat suara warna biru

Pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota = surat suara berwarna hijau

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved