Kabar Surabaya

Gubernur Jatim Satukan Sistem Peningkatan PAD Dan Penertiban Aset Milik Daerah Via OSS

Rakor ini akan menjadi pintu masuk tidak hanya konektifitas diantara OPD di pemprov tapi juga koneksitas OPD di Pemprov dengan kabupaten/kota

Penulis: Fatimatuz Zahro | Editor: Achmad Amru Muiz
suryamalang.com/Fatimatuz Zahro
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dalam Kegiatan Rapat Koordinasi Optimalisasi Pendapatan Daerah dan Penertiban Barang Milik Daerah sekaligus penandatanganan kerjasama antara Bank Jatim, BPN, DJP seluruh seluruh kepala daerah di Jawa Timur, Selasa (23/4/2019). 

SURYAMALANG.COM, SURABAYA - Kegiatan Rapat Koordinasi Optimalisasi Pendapatan Daerah dan Penertiban Barang Milik Daerah sekaligus penandatanganan kerjasama antara Bank Jatim, BPN, DJP seluruh seluruh kepala daerah di Jawa Timur, Selasa (23/4/2019). Diharapkan, kerjasama itu menjadi pintu masuk penyatuan semua sistem untuk peningkatan pendapatan daerah.

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa berharap, momen yang juga dihadiri Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan ini menjadi pintu masuk konektivitas di antara OPD Pemprov Jawa Timur dengan OPD di Kabupaten Kota.

"Rapat koordinasi ini akan menjadi pintu masuk tidak hanya konektifitas diantara OPD di pemprov tapi juga koneksitas OPD di Pemprov dengan kabupaten kota," kata Khofifah.

Dengan penandatangan komitmen bersama itu, menurut Khofifah,  akan bisa diketahui kendala yang dihadapi daerah dalam optimalisasi pendapatan daerah.

Apakah kendala yng dihadapi terkait sistem, terkendala IT, atau mungkin kendala SDM. Dan setelah diketahui maka bisa dilakukan langkah mengurai kendala yang ada.

"Menurut saya apa yang kita lakukan dengan kehadiran pimpinan KPK akan membuka ruang dimana koneksitas itu terjadi. Ini tidak mudah. Sumbatan karena ego sektoral yang biasa terjadi dimana-mana, di pusat, provinsi, kabupaten kota, sumbatan ego sektoral yang masih muncul itu akan dibuka dengan kanal-kanal yang hari ini dilakukan penandatanganan," kata Khofifah yang juga mantan Menteri Sosial ini.

Tindak lanjut setelah hari ini, dengan adanya penendatangan komitmen seluruh BPD, bupati wali kota dan gubernur, maka akan disiapkan format Online Single Submition, cashless format, dan sejumlah format elektronik mulai e-planning, e-budgetting juga berseiring dengan konsep smart goverment.

"Pada dasarnya Pemerintah Daerah sudah punya tinggal bagaimana membangun koneksitas antara inovasi itu sehingga antara inovasi akan berseiring dengan efektivitas peningkatan pendapatan dan penertiban barang milik daerah," tegas wanita yang juga Ketua Umum PP Muslimat NU ini.

Ia mencontohkan salah satu masalah kabupaten kota dimana ada lahan yang tidak ada sertifikatnya. Lalu sebaliknya ada juga lahan yang sudah masuk kategori aset pemprov tapi ternyata itu tanahnya milik kementerian kesehatan.

"Makanya supaya tidak sele genje tadi masuk mana, ini menunjukkan bagaimana sebetulnya inventarisasi aset negera itu tidak mudah," ucapnya.

Dengan sistem yang disatukan dan terbuka tentu Khofifah berharap bisa saling diketahui apakah aset yang dikerjasama dengan pihak lain atau belum dimaksimalkan untuk bisa menambah income daerah bisa terdata dan sinkron.

"Saya tadi sampaikan adakah sistem yang sudah siap, sudah jadi agar bisa diterapkan tanpa pakai uji coba agar bisa berlari cepat," tegasnya.

Di sisi lain KPK mendorong agar seluruh kabupaten kota di wilayah Jawa Timur bisa meningkatkan pendapatan daerah dan memaksimalkan penertiban aset yang dimiliki. Bahkan KPK menarget daerah yang mendapatkan pendampingan bisa menaikkan pendapatan hingga 50 persen setiap tahunnya.

"Minimal peningkatan pendapatan 50 persen. Kalau hanya naik 10 persen saja itu barangkali habya inflasi saja. Tim kita akan mendampingi dan akan ada evaluasi setiap tiga bulan," kata Basaria Panjaitan.

Ia mencontohkan Makassar, daerah itu setelah didampingi untuk peningkatan pendapatan bisa berhasil melipatkan pendapatan asli daerahnya. Dari yang Rp 500 miliar menjadi Rp 3 Trilliun. Oleh sebab itu ia juga ingin daerah di Jawa Timur juga mencetak keberhasilan yang sama.

"Ini termasuk program KPK bagaimana masing-masing daerah mengoptimalkan pendapat daerah. Optimialisasi ini bisa dari pajak hotel yang paling cepat, pajak restoran, pajak parkir biaya perolehan dari BPN dari tanah yang dimiliki, dan macam-macam," lanjut Basaria Panjaitan.

Kemudian yang juga ditekankan KPK adalah bagaimana daerah mampu melakukan managemen aset dengan baik. Jangan sampai daerah tidak tahu aset mereka di mana saja. Dan berikutnya adalah bagaimana aset yang dimiliki daerah bisa dimaksimalkan oleh daerah.

"Jangan sampai aset dimanfaatkan orang yang tertentu yang tidak jelas. Ini yang coba kita tata supaya semua bisa dioptimalkan untuk pendapatan supaya bermanfaat bagi daerah yang bersangkutan," tuturnya.

Sumber: Surya Malang
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved