Kabar Surabaya

Gubernur Jatim Satukan Sistem Peningkatan PAD Dan Penertiban Aset Milik Daerah Via OSS

Rakor ini akan menjadi pintu masuk tidak hanya konektifitas diantara OPD di pemprov tapi juga koneksitas OPD di Pemprov dengan kabupaten/kota

Gubernur Jatim Satukan Sistem Peningkatan PAD Dan Penertiban Aset Milik Daerah Via OSS
suryamalang.com/Fatimatuz Zahro
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dalam Kegiatan Rapat Koordinasi Optimalisasi Pendapatan Daerah dan Penertiban Barang Milik Daerah sekaligus penandatanganan kerjasama antara Bank Jatim, BPN, DJP seluruh seluruh kepala daerah di Jawa Timur, Selasa (23/4/2019). 

SURYAMALANG.COM, SURABAYA - Kegiatan Rapat Koordinasi Optimalisasi Pendapatan Daerah dan Penertiban Barang Milik Daerah sekaligus penandatanganan kerjasama antara Bank Jatim, BPN, DJP seluruh seluruh kepala daerah di Jawa Timur, Selasa (23/4/2019). Diharapkan, kerjasama itu menjadi pintu masuk penyatuan semua sistem untuk peningkatan pendapatan daerah.

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa berharap, momen yang juga dihadiri Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan ini menjadi pintu masuk konektivitas di antara OPD Pemprov Jawa Timur dengan OPD di Kabupaten Kota.

"Rapat koordinasi ini akan menjadi pintu masuk tidak hanya konektifitas diantara OPD di pemprov tapi juga koneksitas OPD di Pemprov dengan kabupaten kota," kata Khofifah.

Dengan penandatangan komitmen bersama itu, menurut Khofifah,  akan bisa diketahui kendala yang dihadapi daerah dalam optimalisasi pendapatan daerah.

Apakah kendala yng dihadapi terkait sistem, terkendala IT, atau mungkin kendala SDM. Dan setelah diketahui maka bisa dilakukan langkah mengurai kendala yang ada.

"Menurut saya apa yang kita lakukan dengan kehadiran pimpinan KPK akan membuka ruang dimana koneksitas itu terjadi. Ini tidak mudah. Sumbatan karena ego sektoral yang biasa terjadi dimana-mana, di pusat, provinsi, kabupaten kota, sumbatan ego sektoral yang masih muncul itu akan dibuka dengan kanal-kanal yang hari ini dilakukan penandatanganan," kata Khofifah yang juga mantan Menteri Sosial ini.

Tindak lanjut setelah hari ini, dengan adanya penendatangan komitmen seluruh BPD, bupati wali kota dan gubernur, maka akan disiapkan format Online Single Submition, cashless format, dan sejumlah format elektronik mulai e-planning, e-budgetting juga berseiring dengan konsep smart goverment.

"Pada dasarnya Pemerintah Daerah sudah punya tinggal bagaimana membangun koneksitas antara inovasi itu sehingga antara inovasi akan berseiring dengan efektivitas peningkatan pendapatan dan penertiban barang milik daerah," tegas wanita yang juga Ketua Umum PP Muslimat NU ini.

Ia mencontohkan salah satu masalah kabupaten kota dimana ada lahan yang tidak ada sertifikatnya. Lalu sebaliknya ada juga lahan yang sudah masuk kategori aset pemprov tapi ternyata itu tanahnya milik kementerian kesehatan.

"Makanya supaya tidak sele genje tadi masuk mana, ini menunjukkan bagaimana sebetulnya inventarisasi aset negera itu tidak mudah," ucapnya.

Halaman
12
Penulis: Fatimatuz Zahro
Editor: Achmad Amru Muiz
Sumber: Surya Malang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved