Nasional

Bupati Sri Wahyumi Jadi Tersangka Bersama Orang Kepercayaannya dan Pengusaha yang Menyogok

Bupati Kepulauan Talaud, Sri Wahyumi Manalip, akhirnya ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK).

Bupati Sri Wahyumi Jadi Tersangka Bersama Orang Kepercayaannya dan Pengusaha yang Menyogok
DYLAN APRIALDO RACHMAN/KOMPAS.com
Bupati Kepulauan Talaud, Sri Wahyuni Manalip, tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (30/4/2019) malam. Wahyuni tiba dengan menggunakan mobil tim KPK sekitar pukul 20.17 WIB. 

SURYAMALANG.COM, JAKARTA - Bupati Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara, Sri Wahyumi Manalip, akhirnya ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK).

KPK juga menjerat pengusaha sekaligus orang kepercayaan Sri Wahyumi, Benhur Lalenoh dan pengusaha bernama Bernard Hanafi Kalalo sebagai tersangka.

Sri Wahyumi dan Benhur diduga sebagai penerima suap. Sementara Bernard diduga sebagai penyogok.

"KPK menetapkan tiga orang tersangka sejalan dengan peningkatan status penanganan perkara ke penyidikan," kata Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (30/4/2019).

Riwayat Kontroversial Bupati Sri Wahyumi Sebelum Diringkus Tim KPK

Menurut Basaria, KPK menyimpulkan adanya dugaan tindak pidana korupsi penerimaan hadiah atau janji terkait pengadaan barang/jasa di Kabupaten Kepulauan Talaud tahun anggaran 2019.

Barang dan uang yang diberikan diduga terkait dua proyek revitalisasi pasar di wilayah tersebut, yaitu Pasar Lirung dan Pasar Beo. KPK menduga ada pembahasan proyek-proyek lainnya.

Sri Wahyumi dan Benhur disangka melanggar pasal 12 huruf a atau pasal 12 hurut b atau pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Sementara Bernard disangka melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001. kompas.com

Editor: yuli
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved