Kabar Pasuruan

Dua Rumah Sakit Di Pasuruan Dan Probolinggo Terancam Diputus Kontrak Dengan BPJS, Belum Akreditasi

Kedua rumah sakit tersebut tidak segera melakukan akreditasi dan memperpanjang masa akreditasi sesui yang disyaratkan sebagai mitra BPJS Kesehatan.

Dua Rumah Sakit Di Pasuruan Dan Probolinggo Terancam Diputus Kontrak Dengan BPJS, Belum Akreditasi
suryamalang.com/Galih Lintartika
Kepala BPJS Pasuruan dan Probolinggo , Debbie Nianta Musigiasari 

SURYAMALANG.COM, PASURUAN – Dua rumah sakit yang ada di wilayah Pasuruan - Probolinggo (Paspro) terancam akan putus kontrak dengan Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS). Ini setelah kedua rumah sakit tersebut tidak segera melakukan akreditasi dan memperpanjang masa akreditasi sesui yang disyaratkan sebagai mitra BPJS Kesehatan.

Dari data yang didapatkan Suryamalang.com, dua RS yang terancam diputus kontrak dengan BPJS Kesehatan yakni RSUD Moh Saleh Kota Probolinggo dan RSUD Grati Pasuruan. Dimana masa akreditasi satu RS akan habis dan untuk yang RS di Grati belum akreditasi. Maka dari itu, pihak BPJS memberikan warning bagi kedua RS ini untuk segera melakukan akreditasi sebelum deadlinenya tiba.

RSUD Grati, masa deadlinenya 30 Juni 2019, sedangkan untuk RSUD Moh Saleh batas akhirnya tanggal 23 Mei 2019. jika sampai masa deadline habis, kedua rumah sakit ini tidak bisa memberikan akreditasinya yang terbaru, maka kontrak kerjasama dengan BPJS akan diberhentikan sementara.

Setelah akreditasi terbarunya keluar, kontrak kerjasamanya bisa dilanjutkan kembali. Jika sampai terjadi, pelayanan untuk sementara di dua rumah sakit itu akan diberhentikan. Nah, pasien BPJS akan dialihkan ke rumah sakit lainnya yang ada di dekat lokasi dua rumah sakit tersebut. Tidak menerima pelayanan jika sampai hari H deadline, dua rumah sakit tidak menyetorkan hasil akreditasi.

Kepala BPJS Kabupaten Pasuruan dan Probolinggo, Debbie Nianta Musigiasari mengatakan, sesuai regulasi yang berlaku, akreditasi menjadi salah satu syarat wajib untuk memastikan peserta JKN-KIS memperoleh pelayanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan standar yang ditetapkan.

“Akreditasi merupakan bentuk perlindungan pemerintah dalam memenuhi hak setiap warga negara agar mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak dan bermutu oleh fasilitas pelayanan kesehatan. Akreditasi ini tidak hanya melindungi masyarakat, juga melindungi tenaga kesehatan yang bekerja di rumah sakit itu sendiri,” katanya, Jumat (3/5/2019).

Debbie menjelaskan, akreditasi sebagai persyaratan bagi rumah sakit yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan, sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) Nomor 99 Tahun 2015 tentang perubahan PMK 71 Tahun 2013 Pasal 41 ayat (3).

“Kita sudah berkali-kali mengingatkan rumah sakit untuk mengurus akreditasi. Awal tahun lalu, pemerintah sudah memberi kesempatan kepada rumah sakt yang belum melaksanakan akreditasi untuk melakukan pembenahan dan perbaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," jelasnya.

Ia menyampaikan, pemerintah juga sudah memberikan surat rekomendasi kepada sejumlah rumah sakit mitra BPJS Kesehatan yang belum terakreditasi agar paling lambat 30 Juni 2019 nanti harus sudah terakreditasi. Kemudian pada 11 Februari 2019, Dirjen Pelayanan Kesehatan Kemenkes juga sudah mengirimkan pemberitahuan bagi rumah sakit agar segera terakreditasi.

"Saya sudah sampaikan berkali - kali ke kedua rumah sakit ini untuk segera melakukan akreditasi. Bahkan, saya sendiri yang langsung telpon direktur utama rumah sakitnya. Saya juga kirim surat ke sana. Jika sampai putus kontrak dengan BPJS, bukan hanya BPJS dan rumah sakit, tapi pasien juga akan dirugikan," jelasnya.

Debbbie menerangkan, akhirnya kedua rumah sakit ini sudah mengirimkan surat ke Komite Akreditasi Rumah Sakit (KARS) untuk dilakukan akreditasi kembali. Sekadar diketahui, RSUD Grati ini masih dalam mengurus akreditasi, dan dia masih tipe C.

Sedangkan untuk RSUD Moh Saleh, kata dia, rumah sakit ini sudah terakreditasi sebelumnya yakni tingkat paripurna, dan tipe rumah sakitnya tipe B. "Hasil balasan dari KARS, dua rumah sakit ini akan diakreditasi, dan hasilnya diperkirakan akan keluar sebelum deadline. Mudah - mudahan akreditasinya cepat keluar dan tidak sampai putus kontrak dengan BPJS agar pelayanan pun juga tidak terganggu," pungkasnya.

Penulis: Galih Lintartika
Editor: Achmad Amru Muiz
Sumber: Surya Malang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved