Kabar Jember

Pemkab Jember Gandeng Pukat UGM Wujudkan Komitmen Birokrasi Antikorupsi

Pukat UGM diminta membuat kajian program-progam yang efektif dalam pencegahan korupsi di Pemkab Jember.

Pemkab Jember Gandeng Pukat UGM Wujudkan Komitmen Birokrasi Antikorupsi
suryamalang.com/Sri Wahyunik
Bupati Jember, Faida bersama tim Pukat UGM terkait kajian program anti korupsi. 

SURYAMALANG.COM, JEMBER - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember berkomitmen melakukan reformasi birokrasi. Wujud semangat dan komitmen itu ditunjukkan dengan menggandeng Pusat Kajian Anti (Pukat) Korupsi Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada.

Pukat UGM diminta membuat kajian program-progam yang efektif dalam pencegahan korupsi di Pemkab Jember. "Perubahan zaman menuntut kita mengikuti formast antikorupsi," kata Bupati Jember, Faida saat Focus Group Discussion (FGD) bersama Pukat UGM di Hotel Aston Jember, Jumat (10/5/2019).

Topik FGD itu perihal Kajian Penyusunan Program Kerja Reformasi Birokrasi dan Pencegahan Korupsi Bidang Kepegawaian Kabupaten Jember.

Menurut Bupati Faida, reformasi birokrasi sangat penting, karena aset penting Pemerintah Kabupaten Jember yang terbesar adalah pegawai.

"Oleh karenanya, kita membuat program reformasi birokrasi yang fokusnya bidang kepegawaian terlebih dulu, karena merekalah yang menggerakkan roda pemerintahan," tegas Faida seperti dikutip dari Bagian Humas Pemkab Jember, Sabtu (11/5/2019).

Untuk melakukan reformasi itu, lanjutnya, diawali dengan melayani pegawai secara baik. "Jika pegawai bisa dilayani dengan baik, harapannya para pegawai dapat melayani masyarakat dengan baik juga. Mereka pun akhirnya menjadi antipungli dan antikorupsi," imbuhnya.

Apabila terjadi perubahan besar-besaran terhadap Susunan Organisasi dan Tata Kinerja (SOTK) Pemerintah Kabupaten Jember, maka sebuah standar operasional prosedur (SOP) dan kajian Pukat Korupsi UGM bisa membantu.

Bupati mencontohkan dihapusnya UPT Pendidikan. Pegawai di Dinas Pendidikan paling banyak ini menjadi beban Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) karena menjadi sentral penanganan pegawai.

"Bagaimana menguatkan BKPSDM agar tidak hanya memindahkan masalah, tetapi betul-betul memperpendek arus layanan dan mempercepat pelayanan kepada pegawai," ungkap orang nomor satu di Jember ini.

Bupati menyatakan, Pemkab Jember telah memulai untuk tidak ada pungutan dalam rekrutmen pegawai, pejabat, mutasi, maupun promosi jabatan. Ini dilakukan dengan tim akademisi Udayana, Jakarta, dan Padang yang memiliki pengalaman merancang program untuk menyejahterakan ASN tanpa perlu dana nonbudgeter.

"Kegiatan mereka secara formal bisa diakomodasi dengan APBD secara resmi tanpa perlu mereka mempermainkan pembiayaan. Agar seluruh program ini bisa lebih cepat terlayani secara administratif, kita akan siapkan program online," ungkapnya.

Program pelayanan administratif secara daring ini bisa diberlakukan dari pengurusan pangkat hingga pengurusan pensiun. Menurutnya, pelayanan memakai teknologi lebih efektif, efisien, dan mencegah terjadinya tindakan untuk korupsi dan pungli.

Penulis: Sri Wahyunik
Editor: Achmad Amru Muiz
Sumber: Surya Malang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved