Kabar Tulungagung

Baru 11 Desa Di Tulungagung Yang Punya Komitmen Perlindungan Anak

Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Tulungagung didukung UNICEF terus mendorong terbentuknya Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM).

Baru 11 Desa Di Tulungagung Yang Punya Komitmen Perlindungan Anak
suryamalang.com/David Yohanes
Para perangkat dari 9 desa di Tulungagung tengah mengikuti pertemuan inisiasi dan penguatan calon pengurus PATBM. 

SURYAMALANG.COM, TULUNGAGUNG - Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Tulungagung didukung UNICEF terus mendorong terbentuknya Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM).

Hingga saat ini di Tulungagung baru ada dua pemerintah desa yang mempunyai PATBM percontohan, yaitu Desa Batokan Kecamatan Ngantru dan Desa Kesambi Kecamatan Bandung. Sementara sembilan desa lainnya masih dalam proses pembentukan.

Direktur LPA Tulungagung, Winny Isnaeni mengatakan, sembilan desa tambahan ini merupakan desa-desa yang mempunyai komitmen perlindungan anak. "Kendala pembentukan PATBM ini memang komitmen dari pemerintah desa," kata Winny, saat pertemuan inisiasi dan penguatan calon pengurus PATBM, Senin (20/5/2019) di gedung PKK Tulungagung.

Tulungagung merupakan salah satu basis TKI di Jawa Timur. Sebagai konsekuensinya, banyak kasus anak-anak rentan atau beresiko. Dengan PATBM diharapkan setiap desa tahu apa yang harus dilakukan, jika ada anak yang menjadi korban.

"Misalnya ada anak yang jadi korban, PATBM bisa mendampingi sehingga tidak ada stigma. Kemudian anak ini akan dipelihara bersama-sama," sambung Winny.

Namun banyak desa hingga saat ini belum punya komitmen perlindungan anak. Selama ini LPA menilai komitmen setiap pemerintah desa dari komitmen Forum Anak Desa (FAD). Jika desa sudah punya komitmen terhadap FAD, nantinya akan didorong terbentuknya PATBM.

Winny optimis, jumlah PATBM ke depan akan semakin bertambah. Ia berkaca dari pengalaman pembentukan FAD tahun 2015, yang bermula dari 47 desa. Namun sekarang jumlah FAD lebih dari 200 desa.

"Kami juga menggandeng Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD). Karena DPMD yang bisa memaksa pemerintah desa agar mengalokasikan anggaran untuk perlindungan anak," tegas Winny.

Anggaran dari setiap desa penting untuk membentuk kader perlindungan anak. Masih menurut Winny, setidaknya setiap desa ada beberapa relawan yang dididik khusus untuk parenting (pengasuhan).

Relawan ini yang kemudian melakukan duplikasi ke forum-forum, seperti pengajian, PKK maupun lewat mimbar salat Jumat. Selain itu, masyarakat juga dilatih untuk melakukan deteksi dini terhadap anak-anak rentan. Sehingga warga tahu apa yang harus dilakukan terhadap anak-anak ini.

Misalnya jika ada yang tidak bisa diatasi, bisa dirujuk ke Unit Layanan Terpadu Perlindungan Sosial Anak Terpadu Integratif (ULT PSAI). "Kami berharap, sembilan desa terpilih ini bisa menjadi ujung tombak pencegahan dan respon cepat jika terjadinya kekerasan terhadap anak."

"Selain membangun kesadaran masyarakat agar terjadi perubahan pemahaman, sikap dan prilaku yang memberikan perlindungan kepada anak," pungkas Winny. 

Penulis: David Yohanes
Editor: Achmad Amru Muiz
Sumber: Surya Malang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved