Malang Raya

Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Pantau Peserta Didik di Sistem Zonasi

Dinas Sosial Kota Malang melalui pendamping program keluarga harapan (PKH) akan membantu para mirid penerima PKH mengakses pendidikan.

Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Pantau Peserta Didik di Sistem Zonasi
yul
suryamalang.com | IG: @suryamalangcom 

SURYAMALANG.COM, KLOJEN - Dinas Sosial Kota Malang melalui pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) akan membantu para mirid penerima PKH mengakses pendidikan. Meskipun, sudah ada zonasi, namun para pendamping PKH tetap memantau keluarga yang anaknya akan melanjutkan pendidikan.

Kabid Linjamsos Tri Sukma mengatakan ada 30 pendamping di Kota Malang. Sementara penerima PKH sebanyak 9634 KK.

"Satu pendamping antara 250 sampai 300 KK yang dikontrol," ujar Tri, Selasa (21/5/2019).

Dijelaskan Tri, kalau untuk penerimaan didik baru sesuai rapat di Dinsos mengikuti ketentuan berdasarkan zona wilayah.

"Sesuai petunjuk dari Dindik, Zona di bawah 500 meter otomatis keterima. Di atas 500 meter dirangking. Sama, kami mengikuti seperti itu juga," paparnya.

Namun juga tidak menutup kemungkinan adanya peserta didik yang rumahnya jauh sesuai dengan ketentuan zonasi. Oleh sebab itu, pendamping akan memantau agar ada akses pendidikan yang disentuh.

"Harapan kami seperti itu. Seperti kemarin, rumah di Bantaran, mestinya SMP 18 di Suhat, tapi dia maunya ke SMP 3. Kan sudah bukan zonanya," terangnya.

Tahun ini, berbeda dengan tahun lalu, 2018. Kata Tri, tahun lalu banyak orangtua datang ke Dinsoa meminta surat keterangan tidak mampu dari Dinsos. Namun karena sistem zonasi kali ini tidak lagi mempertimbangkan sekolah favorit atau tidak, maka tidak banyak lagi orang datang ke Dinsos.

Justru saat ini banyak orang yang datang ke Dispendukcapil.

"Miskin tidak miskin, nilai baik atau tidak baik, kini berdasarkan zona wilayah. Tidak perlu mencari sekolah favorit, ikuti zona saja," paparnya.

Kasi Informasi Dispenduk Capil Sudarmanto menjelaskan, persyaratannya mesti mengantongi KK yang berlaku sebelum bulan Mei 2018. Dispenduk Capil belum bisa melayani sebagai pendukung persyaratan PPDB di sekolah tujuan jika tidak sesuai ketentuan.

"Selama PPDB dibuka baru menerima satu orang. Itu pun kami tolak, karena tidak sesuai peraturan yang dikeluarkan oleh Pemkot Malang," katanya.

Dispenduk Capil Kota Malang, menurut Sudarmanto, hanya berkewenangan memverifikasi data milik orang tua calon siswa - siswi sekolah.

"Di luar itu bukan kewenangan kami lagi, kami kembalikan ke Diknas," tegasnya. 

Penulis: Benni Indo
Editor: yuli
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved