Kabar Surabaya

Wali Murid Datangi DPRD Jatim Protes Terkait PPDB SMA/SMK Tahun 2019

Wali murid menuntut adanya perubahan petunjuk teknis (Juknis) terhadap Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA/SMK Negeri Jatim tahun 2019.

Wali Murid Datangi DPRD Jatim Protes Terkait PPDB SMA/SMK Tahun 2019
suryamalang.com/Bobby Constantine Koloway
Puluhan wali murid yang didominasi oleh emak-emak kembali mendatangi DPRD Jatim, Selasa (21/5/2019). Wali murid tersebut menuntut adanya perubahan petunjuk teknis (Juknis) terhadap Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA/SMK Negeri Jatim tahun 2019. 

SURYAMALANG.COM, SURABAYA - Puluhan wali murid yang didominasi oleh emak-emak kembali mendatangi DPRD Jatim, Selasa (21/5/2019). Wali murid tersebut menuntut adanya perubahan petunjuk teknis (Juknis) terhadap Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA/SMK Negeri Jatim tahun 2019.

Wali murid yang bergabung dalam Komunitas Peduli Pendidikan Anak (Kompak) Se-Surabaya ini hadir pada acara hearing (dengar pendapat) bersama Komisi E DPRD Jatim.

Ketua Komisi E DPRD Jatim, Hartoyo hadir langsung memimpin jalannya hearing yang juga dihadiri oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jatim, Hudiono.

Nila Sawitri, Juru Bicara Kompak menyebut, Dinas Pendidikan Provinsi Jatim telah bertemu jajaran berbagai stakeholder untuk memperjuangkan aspirasi ini. Bahkan, pihaknya, para walimurid juga bercerita telah menemui langsung jajaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

Di Kemendikbud, mereka ditemui langsung oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) Kemendikbud, Hamid Muhammad. Para walimurid berharap adanya diskresi dari Permendikbud no 51 tahun 2018 tentang PPDB.

Untuk diketahui, sesuai Permendikbud tersebut, pembagian kuota PPDB dibagi untuk dalam zona sebesar 90 persen dan sisanya untuk luar zona. Di dalam zona, dibagi lagi menjadi 50 persen berdasarkan jarak dan waktu, 20 persen berdasarkan nilai ujian nasional, dan 20 persen untuk warga kurang mampu.

Persentase dan sistem zonasi inilah yang dimasalahkan oleh para wali murid. "Di hadapan Pak Dirjen, kami bercerita bahwa sistem pendidikan di Surabaya yang sukses barometer pendidikan nasional seharusnya tak diubah. Saat ini, perubahan sistem PPDB menggunakan zonasi kami kawatirkan akan menurunkan kualitas pendidikan di Surabaya yang selama ini konsisten terjaga," kata Nila mengulang kembali perkataannya di hadapan Dirjen.

Menurutnya, tanpa adanya zonasi dalam PPDB, pendidikan di Surabaya justru sukses meningkatkan persaingan. Selain itu, zonasi dikawatirkan selain menurunkan kualitas, kuota SMA/SMK Negeri di sebuah wilayah tak akan mampu untuk menyerap daerah tertentu yang memiliki lulusan SMP dengan jumlah tinggi.

Menurutnya, dengan berbagai aspirasi dari para wali murid, pihak Dirjen memberikan jalan tengah. "Berdasarkan penjelasan Bapak Dirjen, sebenarnya Pemendagri 51 tahun 2018 itu memiliki fleksibilitas," katanya.

Di antaranya, soal pembagian zona yang sebenarnya menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Permendagri, menurut penjelasan Nila mengutip kata Hamid, tak merinci data pembagian zonasi.

"Zonasi sebenarnya bisa dimodifikasi dengan melihat kondisi zona. Tidak melulu dibagi perkecamatan atau pengelompokan beberapa kecamatan. Namun, bisa mempertimbangkan hal lain, misalnya akses," kata Nila mengutip penjelasan Dirjen Dikdasmen.

Bahkan, tidak menutup kemungkinan bahwa satu kota bisa menjadi satu zona. "Kalau kondisinya memang mendukung, bisa saja demikian. Sehingga, sebenarnya ada solusi konkret yang diambil dinas pendidikan," katanya.

Menyikapi hal tersebut, Ketua Komisi E DPRD Jatim, Hartoyo akan menyampaikan aspirasi ini kepada Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa. "Kami akan kembali mengundang perwakilan wali murid untuk berbicara dengan Ibu Gubernur," kata Hartoyo dikonfirmasi terpisah.

Pihaknya menyadari bahwa Pemerintah Provinsi telah berusaha semaksimal mengakomodasi keinginan wali murid tanpa menyalahi aturan yang dibuat oleh pemerintah pusat. "Tentu kami berharap ada solusi jalan tengah yang konkret," katanya.

Hal senada disampaikan Plt Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jatim, Hudiyono. "Kami akan menyampaikan hasil pertemuan ini kepada Ibu Gubernur. Tentu, ini akan menjadi bagian untuk mengonsolidasikan sebuah kebijakan," kata Hudi dikonfirmasi terpisah. 

Penulis: Bobby Constantine Koloway
Editor: Achmad Amru Muiz
Sumber: Surya Malang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved