Malang Raya

DPRD Kabupaten Malang Tanyakan Jaminan Kesehatan Warga Miskin ke Pemkab Malang

DPRD Kabupaten Malang memberikan masukan terhadap laporan pertanggung jawaban (LKPJ) Bupati Malang Tahun 2018.

DPRD Kabupaten Malang Tanyakan Jaminan Kesehatan Warga Miskin ke Pemkab Malang
SURYAMALANG.COM/M Erwin
Rapat paripurna di Gedung DPRD Kabupaten Malang, Rabu (29/5/2019). 

SURYAMALANG.COM, KEPANJEN - DPRD Kabupaten Malang memberikan masukan terhadap laporan pertanggung jawaban (LKPJ) Bupati Malang Tahun 2018.

Saran tersebut mengkritisi layanan jaminan kesehatan di Kabupaten Malang.

Untuk menekan angka kemiskinan Pemerintah Kabupaten Malang telah mengalokasikan anggaran melalui APBD sebesar Rp 60 miliar.

Anggaran tersebut dialokasikan untuk pembayaran premi BPJS Kesehatan bagi 160 ribu warga miskin yang disalurkan melalui Kartu Indonesia Sehat (KIS).

“Saya sudah tanya kepada BPJS kenapa sampai sekarang belum semua masyarkat bisa mendapatkan layanan.”

“Ternyata kendalanya ada pada Nomor Induk Kependudukan (NIK). Masih banyak penduduk miskin yang belum memiliki NIK,” kata Unggul Nugroho, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Malang, Rabu (29/5/2019).

Di sisi lain, Plt Bupati Malang, Sanusi menerangkan dari keseluruhan 160 ribu warga miskin di Kabupaten Malang memang ada yang belum memiliki NIK.

“Kami sudah salurkan BPJS kepada 120 ribu warga miskin.”

“Usai Lebaran, kami akan menggelar rapat koordinasi dengan camat, OPD terkait, DPRD, juga Badan Pusat Statistik guna membahas kekurangan tersebut,” terang Sanusi.

Sanusi menambahkan terkait anggaran yang belum terpakai untuk membayar premi warga miskin sampai Bulan Juni 2019.

Akan dimasukkan dalam oerperubahan anggaran kegiatan (PAK) 2019.

“Kami masukkan ke PAK sebagai silpa supaya bisa digunakan untuk kegiatan lain,” jelas Sanusi.

Penulis: Mohammad Erwin
Editor: Zainuddin
Sumber: Surya Malang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved