Malang Raya

Pemprov Jatim Sebut Mutasi oleh Plt Bupati Malang Sanusi Tak Perlu Dibatalkan

"Sekarang Wakil Bupati boleh melakukan mutasi sepanjang meminta izin Kemendagri," kata Himawan kepada SuryaMalang.com, Senin (17/6/2019).

Pemprov Jatim Sebut Mutasi oleh Plt Bupati Malang Sanusi Tak Perlu Dibatalkan
Erwin
Plt Bupati Malang, Muhammad Sanusi 

SURYAMALANG.COM, SURABAYA - Pelaksana Tugas Asisten I Sekretaris Pemprov Jawa Timur, Himawan Estu Bagijo, angkat bicara terkait polemik dugaan mutasi jabatan ilegal di Pemerintah Kabupaten Malang oleh Pelaksana Tugas Bupati Malang, Sanusi.

Himawan menegaskan bahwa mutasi oleh Plt Bupati Malang Sanusi tak perlu dibatalkan. Terlebih jika perizinan dari Kemendagri sudah turun dan hasilnya sama sesuai dengan yang dilakukan mutasi jabatan pada tanggal 31 Mei 2019 lalu.

"Sekarang Wakil Bupati boleh melakukan mutasi sepanjang meminta izin Kemendagri," kata Himawan kepada SuryaMalang.com, Senin (17/6/2019).

Bahkan jika wakil bupati ingin melakukan pengisian jabatan eselon dua pun, kata Himawan, diperbolehkan namun harus mendaptkn persetujuan dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

Serta syarat yang harus juga dipenuhi tidak boleh diisi oleh pejanat yang dua tahun lagi akan pensiun ataupun melakukan promosi pada pejabat yang belum dua tahun di jabatan sebelumnya sehingga tidak sesuai dengan step stone.

Terkait kasus mutasi oleh Wakil Bupati Malang yang sekaligus Plt Bupati Malang Sanusi, dikatakan Himawan, tetap sah dan tidak ilegal.

Namun ia mengatakan yang kemarin terbilang ada kesalahan adalah sudah melakukan mutasi atau rotasi jabatan padahal izin Kemendagri sedang berproses atau belum turun.

Seharusnya, sebagaimana ditegaskan Himawan, idealnya memang pelantikan atau mutasi jabatan dilakukan setelah izin dari Kemendagri sudah turun dan resmi dibolehkan.

"Kalau seandainya ada perubahan dari yang kemarin dilantik ya tinggal dilantik ulang sesuai dengan izinnya dari Kemendagri. Tapi kalau sesuai tidak perlu dilakukan pembatalan," tegasnya.

Sebagaimana diketahui, sebelumnya Plt Bupati Sanusi mengeluarkan Surat Keputusan (SK) mutasi jabatan 248 aparatur sipil negara (ASN).

Mutasi tersebut ramai diperbincangkan lantaran dianggap ilegal karena sebagaimana jabatan pelaksana tugas tidak boleh mengambil kebijakan strategis seperti mutasi jabatan.

Mutasi jabatan tersebut juga menuai polemik lantaran izin Kemendagri atas kebijakan tersebut belum resmi membolehkan adanya pelaksanaan mutasi jabatan.

"Kalau izinnya sudah turun dan misalnya berbeda, tinggal SPMT (surat perintah melaksanakan tugas) disesuaikan sesuai izin yang turun," pungkas Himawan.

Penulis: Fatimatuz Zahro
Editor: yuli
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved