Malang Raya

Terkait Mutasi ASN di Pemkab Malang, Sanusi Klaim Sudah Kantongi Izin dari Kemendagri

Plt Bupati Malang, Muhammad Sanusi mengklaim sudah mendapat izin tertulis dari Kemendagri terkait mutasi jabatan 248 ASN.

Terkait Mutasi ASN di Pemkab Malang, Sanusi Klaim Sudah Kantongi Izin dari Kemendagri
SURYAMALANG.COM/M Erwin
Plt Bupati Malang, Sanusi memimpin jalannya mutasi ASN di Pemkab Malang, Jumat (31/5/2019). 

SURYAMALANG.COM, KEPANJEN - Plt Bupati Malang, Muhammad Sanusi mengklaim sudah mendapat izin tertulis dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait mutasi jabatan 248 Aparatur Sipil Negara (ASN) pada 31 Mei 2019.

Sanusi mengatakan turunnya izin dari Kemendagri tersebut tidak akan mempengaruhi keputusan mutasi ASN.

Turunnya izin itu juga menepis anggapan mutasi itu ilegal.

Sanusi menerangkan Kemendagri sempat menolak karena masih pada tahap proses.

Setelah Sanusi memutasi dan memunculkan anggapan mutasi ilegal, Kemendagri  sempat merevisi dan menyetujuinya.

Klaim sudah turunnya surat izin dari Kemendagri itu memastikan Surat Keputusan (SK) mutasi jabatan 248 aparatur sipil negara (ASN) di lingkungkan Pemkab Malang tak akan dibatalkan.

“Yang ditolak kan pertama, dan berproses. Jadi kalau dalam administrasi, itu bisa.”

“Plt saya turun 6 Mei 2019, tapi berlaku mulai 2 Februari 2019,” kata Sanusi.

Sanusi menambahkan pihak yang berhak membatalkan SK mutasi tersebut adalah Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Selama tidak ada pembatalan dari PTUN, mutasi tetap berjalan.

Halaman
12
Penulis: Mohammad Erwin
Editor: Zainuddin
Sumber: Surya Malang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved