Malang Raya
Sekolah Tunggu Juknis Subsidi SPP Dari Pemprov Jatim
Sekolah masih menunggu juknis mengenai subsidi SPP dari Pemprov Jatim yang rencana dikucurkan mulai tahun ajaran baru 2019/2020
Penulis: Sylvianita Widyawati | Editor: Zainuddin
SURYAMALANG.COM, KLOJEN - Sekolah masih menunggu juknis mengenai subsidi SPP dari Pemprov Jatim yang rencana dikucurkan mulai tahun ajaran baru 2019/2020 yang dimulai pada 15 Juli 2019.
“Sampai sekarang belum ada SE terbaru yang mengatur SPP (Sumbangan Pendanaan Pendidikan) untuk SMAN dan SMKN serta juknis mengenai subsidi SPP,” jelas Haryanto, Kepala SMAN 2 Kota Malang pada suryamalang.com, Jumat (5/7/2019).
Jika mengacu pada SE 2017 yang ditandatangani Gubernur Jatim, Soekarwo, biaya SPP per kota/kabupaten tidak sama.
Untuk SPP SMAN Kota Malang sebesar Rp 120.000/bulan/siswa. Sedang untuk SMKN non teknik Rp 175.000/bulan dan SMKN teknik Rp 200.000/bulan.
Selama ini, SPP SMAN ditarik di Kota Malang sebesar Rp 200.000. Dimana Rp 120.000 untuk SPP dan Rp 80.000 sebagai partisipasi masyarakat.
Karena belum ada SE SPP yang baru, maka Rp 120.000/bulan/siswa dianggap sebagai subsidi dari APBD Pemprov Jatim.
Sedang kekurangannya disosialisasikan oleh komite sekolah dengan orangtua sehingga tinggal menambah Rp 80.000.
Hal itu berdasarkan hasil rapat MKKS dan dilanjutkan rapat sekolah dengan komite sekolah dengan mengundang orangtua.
Ema Sumiarti, Kepala Cabang Dindik Jatim Wilayah Kota Malang dan Kota Batu membenarkan masih belum turunnya juknis subsidi SPP ke SMA-SMK di Jawa Timur yang dianggarkan di APBD Jatim.
“Nanti kalau turun ya langsung dimasukkan ke rekening sekolah,” jelas Ema pada suryamalang.com terpisah.
Bantuan SPP itu untuk siswa kelas 10-12 selama setahun dikirim ke rekening sekolah.
Dengan diberikan selama setahun, maka bisa membantu sekolah merencanakan kegiatan juga meningkatkan mutu sekolah.
Subsidi juga diberikan ke SMA-SMK swasta dimana mereka mengajukan permohonan.
Namun ada juga sekolah swasta yang tidak mau mendapat subsidi karena keluarga siswanya mampu.
“Sebagaimana BOS juga ada sekolah yang tidak mau menerima BOS karena merasa mampu,” jelas Ema.