Breaking News:

Kabar Surabaya

Parpol di Jatim Ajukan 41 Gugatan Pileg ke MK, Pengamat: MK Over Kapasitas Bakal Banyak yang Ditolak

Melihat hasil sengketa Pilpres lalu, dimana MK akan tetap pada polanya melihat kasus dengan prosedural berdasar fakta pembuktian.

Penulis: Fatimatuz Zahro | Editor: Achmad Amru Muiz
suryamalang.com/Fatimatuz Zahro
Surokim Abdussalam, Peneliti Surabaya Survey Center (SSC), dosen komunikasi politik dan dekan FISIB Universitas Trunojoyo Madura (UTM). 

SURYAMALANG.COM, SURABAYA - Setidaknya sebanyak 11 partai politik di Jawa Timur mengajukan gugatan sengketa Pileg 2019 ke Mahkawah Konstitusi.

Tercatat, ada 41 permohonan gugatan Pileg 2019 dari 11 parpol Jawa Timur yant diajukan ke MK. Yang terdiri 16 laporan pileg DPR RI, 3 laporan pileg DPRD Provinsi, dan 22 laporan pileg DPRD Kabupaten/Kota.

Partai Berkarya menjadi partai yang paling banyak mengajukan gugatan dengan total mencapai sembilan laporan (8 laporan untuk DPR RI dan 1 laporan untuk DPRD Kabupaten).

Sedangkan dari 16 partai politik peserta pemilu, hanya Partai Garuda, PKS, dan PSI, PBB, dan PKPI saja yang tak memasukkan gugatan PHPU Pileg sama sekali.

Menyikapi hal tersebut, pengamat politik dari Universitas Trunojoyo Madura, Surokim Abdussalam mengatakan, melihat jumlahnya permohonan yang masuk, ia memprediksi MK akan mengalami over capacity dalam menanggani pengadilan sengketa hasil Pileg kali ini.

"Prediksi saya MK akan over capacity. MK akan mengadili, memutus dan mengabulkan perkara kecurangan yang keterlaluan dan masih sulit menjangkau dan mengungkap kasus-kasus kecurangan yang tidak signifikan pada hasil sengketa," kata Surokim, pada Suryamalang.com, Sabtu (6/7/2019).

Jika prediksinya terjadi benar, Surokim menyebut, hal itu akan berdampak pada penyelenggaraan Pileg ke depan. Pileg ke depan akan penuh kecurangan dan akan kian canggih. Bahkan bisa jadi menurutnya akan kian menjadi jadi.

"Kecurangan Pileg kali ini kemungkinan hanya bisa ditangkap yang besar-besar saja dan rasanya tidak akan mampu menjangkau seluruh bentuk kecurangan pemilu legislatif yang kompleks dan merata," tambah pria yang juga akademisi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya (FISIB) Universitas Trunojoyo Madura ini.

Terlebih jika melihat hasil sengketa Pilpres lalu, dimana MK akan tetap pada polanya melihat kasus dengan prosedural berdasar fakta pembuktian. Padahal di sisi lain pembukyikan di Mk juga terbatas.

"Jadi prediksi saya akan banyak permohonan yang gagal dan tidak dikabulkan dan efeknya ke depan kecurangan Pileg akan tetap tinggi dan kian canggih," tandas Surokim.

Halaman
12
Sumber: Surya Malang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved