Berita Malang

BERITA MALANG POPULER Hari Ini, Misteri Buaya Jatuh Menimpa Genteng Rumah & Subsidi SPP Akan Cair

BERITA MALANG POPULER hari ini, misteri buaya jatuh menimpa genteng rumah warga hingga jebol dan subsidi SPP SMA/SMK akan cair.

BERITA MALANG POPULER Hari Ini, Misteri Buaya Jatuh Menimpa Genteng Rumah & Subsidi SPP Akan Cair
Suryamalang.com/kolase
BERITA MALANG POPULER Hari Ini, Misteri Buaya Jatuh Menimpa Genteng Rumah & Subsidi SPP Akan Cair 

Kalau enam bulanan atau satu semester juga lebih memudahkan sekolah.

Namun sejauh ini belum ada realisasinya karena sekolah memang belum menerima.

“Kalau dicairkan setahun subsidi SPPnya, saya ragu apakah dananya ada,” katanya.

Sebab jumlah sekolah cukup banyak.

3. Teguran Khofifah pada Bupati Malang soal kisruh sumber air wendit

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa angkat bicara soal kisruh sumber air wendit yang berujung pada penyegelan pompa PDAM Kota Malang oleh Pemkab Malang.

Khofifah mengatakan bahwa polemik antara kedua daerah Pemkab dan Pemkot Malang terkait sumber mata air wendhit tidak boleh mengganggu layanan air bersih ke masyarakat.

Hal itu ditegaskan Khofifah usai hadir dalam sidang paripurna di DPRD Provinsi Jawa Timur, Rabu (10/7/2019). Gubernur perempuan pertama Jawa Timur tersebut itu mengaku bahwa pihaknya sudah mengkonfirmasi terkait hal tersebut pada kedua pemerintah kabupaten dan kota.

"Saya sudah mengkomunikasikan ke Bupati dan Walikota Malang, itu bukan disegel. Namun Satpol PP memasang papan nama. Isi dari papan nama itu tidak ber IMB. Tapi saya ingin sampaikan, bahwa Plt Bupati Malang akan menjaga kontinyuitas layanan publik. Insyallah tidak akan mengganggu layanan air bersih ke masyarakat," tegas Khofifah.

GALERI FOTO - Melihat Perkembangan Proyek Tol Malang - Pandaan Seksi 4 dan 5 di Pakis

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa usai menghadiri rapat terbatas (ratas) bersama Presiden Jokowi dan para menteri Kabinet Kerja di Istana Negara Bogor, Selasa (9/7/2019).
Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa usai menghadiri rapat terbatas (ratas) bersama Presiden Jokowi dan para menteri Kabinet Kerja di Istana Negara Bogor, Selasa (9/7/2019). (Ist)

Sebagaimana diketahui, sejak Senin (8/7/2019), Pemerintah Kabupaten Malang resmi memasang plakat di pompa air PDAM Kota Malang yang berlokasi di Desa Mangliawan, Kecamatan Pakis.

Berdasarkan keterangan Sekretaris Daerah Kabupaten Malang Didik Budi Mulyono, pada Surya Malang (Tribun Jatim Network), papan itu adalah salah satu bentuk peringatan dari Pemkab Malang, demi penegakan hukum.

"Memang karena mereka (PDAM Kota Malang) belum bisa menunjukkan izin kepemilikan rumah pompa berupa IMB dan HO," ujar Didik.

Didik menerangkan, sudah tiga kali Pemkab Malang mengirim surat ke PDAM Kota Malang supaya lekas melengkapi dokumen kelengkapan izin operasional.

PENYEGELAN POMPA AIR - Seorang satpam keluar dari area pompa air PDAM Kota Malang yang disegel Satpol PP Kabupaten Malang di Desa Mangliawan, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, Rabu (10/7/2019).
PENYEGELAN POMPA AIR - Seorang satpam keluar dari area pompa air PDAM Kota Malang yang disegel Satpol PP Kabupaten Malang di Desa Mangliawan, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, Rabu (10/7/2019). (hayu yudha prabowo)

"Perlu digaris bawahi, kami tidak menyegel. Namun dalam rangka pengawasan agar pihak yang bersangkutan segera menyelesaikan perizinan," beber Didik.

Menurur Didik, ada beberapa persyaratan teknis yang belum dipenuhi. Ia menyampaikan rumah pompa dinilai PDAM Kota Malang melanggar dua aturan. Diantaranya, Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 Pasal 12 ayat 1 tentang Izin Mendirikan Bangunan, dan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 Pasal 3 ayat 1 tentang Izin Gangguan atau HO. Terkait operasional PDAM Kota Malang, Didik menjelaskan tetap berjalan normal.

"Langkah ini semata-mata adalah bentuk ketaatan hukum. Meskipun sama-sama pemerintah tetap harus taat hukum," terangnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya (DPKPCK) Kabupaten Malang Dr Wahyu Hidayat menerangkan bangunan rumah pompa PDAM Kota Malang belum mengantongi izin.

Izin yang dimaksud adalah tertuang dalam izin keterangan rencana kabupaten atau KRK. sejak awal 2019 lalu ada perubahan kewenangan terkait dengan pengajuan izin peruntukan penggunaan tanah (IPPT) di Kabupaten Malang.

Perubahan tersebut adalah soal peralihan kewenangan dari sebelumnya dinas penanaman modal pelayanan satu pintu (DPMPTSP), menjadi beralih pada DPKPCK dengan format KRK.

Wahyu memaparkan, perpindahan tersebut juga berpengaruh pada pembaharuan izin bangunan di Kabupaten Malang. Termasuk Rumah Pompa PDAM Kota Malang, di Desa Mangliawan Kecamatan Pakis.

"Sekarang sedang dalam proses pengajuan izin KRK, karena kami lihat selama ini masih belum ada izinnya," ucapnya.

"KRK merupakan salah satu prasyarat sebelum dikeluarkan IMB. Jika PDAM Kota Malang tidak segera memperbarui, maka Pemerintah Kabupaten Malang memiliki hak untuk melakukan upaya penegakan aturan. Jadi jika tidak ada izinnya dan beroperasi maka bisa ditindak oleh Satpol PP," jelas Wahyu.

Penulis: Sarah Elnyora
Editor: Dyan Rekohadi
Sumber: Surya Malang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved