Kabar Kediri

Singkronisasi Dengan Aturan Diatasnya, Pemkot Kediri Ajukan Perubahan Perda Tentang PD Pasar

Perubahan Perda diajukan untuk sinkronisasi dengan beberapa peraturan perundang-undangan yang baru dan lebih tinggi kedudukannya secara hierarki.

Singkronisasi Dengan Aturan Diatasnya, Pemkot Kediri Ajukan Perubahan Perda Tentang PD Pasar
suryamalang.com/Didik Mashudi
Pasar setono betek Kota Kediri dibawah pengelolaan BUMD PD Pasar. 

SURYAMALANG.COM, KEDIRI - Pemerintah Kota Kediri mengajukan perubahan Peraturan daerah (Perda) nomor 2 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah (PD) Pasar Kota Kediri.

Perubahan Perda diajukan untuk sinkronisasi dengan beberapa peraturan perundang-undangan yang baru dan lebih tinggi kedudukannya secara hierarki perundang-undangan.

Pembahasan perubahan perda tersebut dilakukan DPRD Kota Kediri yang menggelar Rapat Paripurna dipimpin Ketua DPRD Kota Kediri Kholifi Yunon di Ruang sidang dewan, Selasa (23/7/2019).

Selain membahas pengajuan rancangan Peraturan Daerah nomor 2 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah (PD) Pasar Kota Kediri, juga dibahas Raperda inisiatif DPRD tentang Perubahan atas Raperda Kota Kediri nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan menara telekomunikasi bersama dan retribusi pengendalian menara telekomunikasi.

Sekretaris Daerah Kota Kediri, Budwi Sunu HS yang hadir pada acara itu menjabarkan, sebagai badan usaha yang dimiliki Pemerintah Daerah, tujuan adanya PD Pasar Kota Kediri diantaranya untuk melaksanakan pelayanan umum dan pengelolaan pasar, membina pedagang pasar, ikut menciptakan stabilitas harga serta kelancaran distribusi barang dan jasa di pasar, berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik.

"Tujuan dari penyusunan rancangan Perda ini adalah untuk melakukan sinkronisasi dengan beberapa peraturan perundang-undangan yang baru dan lebih tinggi kedudukannya secara hierarki perundang-undangan," jelasnya.

Karena setelah dicabutnya UU nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah, melalui terbitnya UU nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah telah memberlakukan Peraturan Pemerintah nomor 54 Tahun 2017, tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Selain itu juga Permendagri nomor 37 Tahun 2018 tentang pengangkatan dan pemberhentian anggota dewan pengawas, atau anggota komisaris dan anggota direksi BUMD.

Dijelaskan, beberapa ketentuan yang perlu dilakukan perubahan di antaranya, berkaitan dengan perubahan bentuk badan hukum perusahaan dari perusahaan daerah menjadi perusahaan umum daerah.

Selain itu, persyaratan calon direksi, masa jabatan direksi, kewenangan direksi mewakili perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Termasuk ketentutan pemberhentian direksi, jenis penghasilan anggota direksi, persyaratan calon dewan pengawas, pemberhentian dewan pengawas, masa jabatan dewan pengawas, jenis penghasilan dewan pengawas, penggunaan laba bersih perusahaan dan pengangkatan dan hak pegawai serta pembubaran perusahaan.

Penulis: Didik Mashudi
Editor: Achmad Amru Muiz
Sumber: Surya Malang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved