Kabar Gresik

2 Tahun Penjara untuk Caleg Jadi Partai Nasdem Gresik karena Terlibat Perkara Uang Rp 15,3 Miliar

Pengadilan Megeri Gresik memvonis 2 tahun penjara kepada Mahmud, calon anggota legislatif terpilih dari Partai Nasdem Gresik, Kamis (15/8/2019).

2 Tahun Penjara untuk Caleg Jadi Partai Nasdem Gresik karena Terlibat Perkara Uang Rp 15,3 Miliar
Sugiyono
Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Gresik memvonis 2 tahun penjara kepada Mahmud, calon anggota legislatif terpilih dari Partai Nasdem Gresik, Kamis (15/8/2019). 

SURYAMALANG.COM, GRESIK -  Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Gresik memvonis 2 tahun penjara kepada Mahmud, calon anggota legislatif terpilih dari Partai Nasdem Gresik, Kamis (15/8/2019).

Majelis hakim menilai dia terbukti melanggar pasal 378 KUHP. Menanggapi vonis itu, penasehat hukum terdakwa, Michael dan Gunadi, menyatakan banding.

Sebelumnya, jaksa menuntut terdakwa dengan hukuman selama 3 tahun penjara.

Majelis hakim diketuai Putu Gde Hariadi dalam amar putusannya menyebut terdakwa menerima uang hampir Rp 15,3 miliar untuk jual beli tanah dengan PT Bangun Sarana Baja (BSB) di wilayah Kecamatan Ujungpangkah.

Ternyata uang tersebut tidak dipergunakan sebagaimana perjanjian. Terdakwa justru menyuruh saksi Kastar dan Rodiyah untuk mencarikan tanah namun hanya diberi cek giro kosong.

https://facebook.com/suryamalang.tribun | SURYAMALANG.COM | IG: @suryamalangcom
https://facebook.com/suryamalang.tribun | SURYAMALANG.COM | IG: @suryamalangcom (.)

Padahal, terdakwa sudah menerima uang dari PT BSB, meskipun tidak semuanya diberikan sesuai perjanjian.

Penasehat hukum terdakwa, Michael dan Gunadi, menilai, putusan hakim itu tidak sesuai pasal yang dituntutkan oleh jaksa. "Kami menyatakan banding, yang mulia," kata Gunadi.

Sementara, tim jaksa yang dipimpin Lila Yurifa Prihasti menyatakan pikir-pikir. Pertimbangannya, jaksa menuntut terdakwa Mahmud dengan Pasal 372 KUHP dan menuntut hukuman 3 tahun penjara. "Pikir-pikir, yang mulia," kata Lila.

Pada sidang ini, penasehat hukum terdakwa juga langsung menyatakan akan mengajukan permohonan penangguhan penahanan kliennya untuk mengikuti pelantikan anggota DPRD Gresik pada Jumat (23/8/2019).

"Maaf yang mulia, kami ingin mengajukan penangguhan agar terdakwa dapat mengikuti pelantikan sebagai anggota Dewan tanggal 23 Agustus besok," kata Gunadi.

Atas permintaan itu, hakim Putu Gde Hariadi mengatakan bahwa ketika sudah menyatakan banding maka status tahanan terdakwa beralih ke pengadilan tinggi (PT). "Itu putusan hakim atas permintaan penangguhan tahanan. Jadi kami tidak bisa mengabulkan itu," kata Hariadi.

Terpisah, Michael mengatakan bahwa putusan ini tidak adil untuk kilennya. Sebab, jaksa menuntut terdakwa dengan pasal 372 tentang penggelapan, namun hakim memvonis dengan pasal 378 tentang penipuan.

"Ini jelas penggelapan yang dituduhkan jaksa tidak terbukti. Anehnya, hakim membalik perkara ini dengan pasal penipuan. Otomatis, saksi dan alat bukti yang dihadirkan oleh jaksa tidak bisa menjerat terdakwa dengan pasal penggelapan dengan pelapor PT BSB," kata Michael.

Menurut Michael, majelis hakim seharusnya jeli saat memutus perkara ini. "Yang menjadi pelapor kan PT BSB, bukan Rodiah dan Muktar. Dengan putusan 378 KUHP, unsur penggelapan yang dituduhkan pada terdakwa tidak terbukti. Seharusnya, hakim membebaskan terdakwa," katanya.

Penulis: Sugiyono
Editor: yuli
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved