Kota Batu Satu-satunya di Indonesia Belum Punya SK Kumuh

“Ini bukan keinginan masyarakat Kota Batu, tapi karena urbanisasi sehingga memberi dampak.”

“Para pekerja yang datang menimbulkan masalah seperti sampah dan sanitasi, itu karena mereka tidak memiliki tempat layak.  Di mana pun kota, ada semacam itu,” tegasnya.

Pemkot Batu memberikan apresiasi adanya workshop terkait masalah kota kumuh.

Punjul berharap, segera ada rekomendasi yang jelas khusus ke Pemkot Batu sehingga bisa menjadikan acuan mengeluarkan SK Kumuh.

Sri Surhatiningsih, tenaga ahli kelembagaan dan kolaborasi Pemprov Jawa Timur mengatakan, bahwa program mengentaskan kekumuhan di kota butuh sinergi dan kolaborasi.

Katanya, mengentaskan kekumuhan tidak dapat diselesaikan satu pihak saja.

“Karena berbicara persoalan kumuh, tidak bisa selesai satu sektor saja, melainkan antar sektor.”

“Berbicara kumuh banyak indikatornya seperti sanitasi, persampahan, drainase, limbah rumah tangga, sampai ruang terbuka publik,” paparnya.

Usulan yang yang muncul dalam workshop, ada 15 wilayah di Kota Batu yang saat ini sedang direncanakan draftnya.

Kemudian akan direkomendasikan ke Pemkot Batu. 

“Selain sanitasi, sampah, kemudian terkait kebencanaan, kebakaran pemukiman, dan banjir. Itu juga indikator kumuh,” ungkapnya.

Katanya, di Kota Batu ada, rumah tidak layak yang berdiri di wilayah bantaran sungai. Menurut Sri, kondisi itu ilegal dan bahaya.

“Ini menjadi target bagaimana di Program Kota Tanpa Kumuh melalui Pokja Perumahan dan Kawasan permukiman menyelsaikan itu. Kedua terkait perencanaan baik lingkungan dan kawasan,” ujarnya.

Dalam acara itu, hadir beberapa perwakilan dari Pemkot Batu seperti Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup, PUPR, Kebakaran, dari Dinas Kesehatan. Lainnya adalah dari LSM para PHRI.