Gabungan Warga NTT, Maluku dan Papua Sebut LBH Surabaya sebagai Antek Asing

SURYAMALANG.COM, SURABAYA - LBH ANTEK ASING. Tulisan pada poster itu dibawa massa demonstran di kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya, Jalan Kidal, Surabaya, Kamis (29/8/2019).

Massa berasal dari Keluarga Besar Masyarakat Melanesia Surabaya: gabungan masyarakat Maluku, Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Papua.

Mereka menganggap LBH Surabaya memanfaatkan konflik Papua dan memperkeruh suasana.

"Jangan adu domba masyarakat Papua di Surabaya dengan warga Surabaya soal rasisme," ucap koordinator aksi, Irwan Marasabesi.

Irwan menegaskan, orang Papua dan mahasiswa Papua di Jatim dan Surabaya saat ini hidup damai.

Untuk itu, LBH Surabaya diharapkan bertindak bijaksana dan mengedepankan persatuan dan kesatuan dalam melihat permasalahan Papua yang terjadi di Surabaya.

"Permasalahan Papua ini jangan ditunggangi dengan kepentingan politik dan asing. Karena kita melihat advokasi LBH Surabaya dalam masalah Papua bukannya menyelesaikan masalah tapi menambah masalah kebangsaan di Indonesia," ucap Irwan.

Di Jawa Timur, lanjut Irwan, tidak ada rasisme dan suasana sudah kondusif. Untuk itu ia berharap agar tidak ada lagi provokasi dan berita hoax karena hanya akan memperkeruh suasana.

"Papua bagian dari NKRI dari dulu dan selamanya," ucapnya.

Dalam unjuk rasa tersebut, demonstran membawa berbagai atribut dengan berbagai tulisan mulai dari 'LBH Antek Asing' lalu 'Masyarakat Papua di Surabaya Tolak Ikut Campur LBH dalam Urusan Papua'.

Perwakilan Melanesia pun diterima dan sempat audiensi di dalam kantor LBH Surabaya.

Setelah lebih kurang 20 menit audiensi, Kepala Divisi Riset dan Pengembangan LBH Surabaya, Sahura, keluar dan membacakan enam poin hasil audiensi:

1. LBH Surabaya diminta untuk bertindak bijaksana dan mengedepankan persatuan dan kesatuan dalam melihat permasalahan Papua yang terjadi di Surabaya

2. Permasalahan Papua jangan ditunggangi dengan kepentingan politik dan asing

3. LBH Surabaya tidak usah ikut campur dan menjadi provokator dalam permasalahan Papua