Malang Raya

Wakil Ketua KPK: Kami Tidak Pernah Diajak Ngomong DPR Soal Revisi Undang-Undang KPK

Wakil Ketua KPK, Laode M Syarif mengaku belum pernah diajak ngomong DPR RI soal revisi Undang-Undang KPK.

Wakil Ketua KPK: Kami Tidak Pernah Diajak Ngomong DPR Soal Revisi Undang-Undang KPK
edgar
Wakil Ketua KPK, Laode M Syarif 

SURYAMALANG.COM, KLOJEN - Wakil Ketua KPK, Laode M Syarif mengaku belum pernah diajak ngomong DPR RI soal revisi Undang-Undang KPK.

Ia menyesalkan, jika dalam revisi Undang-Undang KPK prosesnya tidak transparan.

Untuk itu ia berharap parlemen dan pemerintah bisa memberikan contoh transparansi kepada masyarakat Indonesia.

"Suatu proses yang di mulai dari ketertutupan, di dalamnya ada sesuatu yang ingin disembunyikan dari masyarakat Indonesia. Dan menurut saya itu tidak boleh dilakukan," ucapnya usai memberikan sosialisasi kepada anggota DPRD Kota Malang, Jumat (6/9/2019).

Oleh karena itu, Laode sampai heran dengan keputusan terkait dengan revisi undang-undang ini.

Bahkan, ia sampai tanya ke ketua DPR terkait dengan revisi undang-undang KPK.

Namun, kata Laode, ketua DPR tidak tahu menahu soal hal itu.

"Kalau mau mengubah silakan dikonsultasikan kepada KPK dan juga masyarakat yang memilih. Jangan tiba-tiba langsung seperti ini," ujar pria 56 tahun tersebut.

Laode menilai, keputusan ini terlihat sangatlah terburu-buru.

Dikarenakan masa sidangnya hanya sampai tanggal 1 Oktober 2019 dan kini sudah menginjak bulan September.

Seharusnya proses pembuatan undang-undang memiliki beberapa tahapan-tahapan.

Untuk itu, Ladoe meminta kepada anggota parlemen agar mengikuti aturan hukum dan tata tertib yang ada di parlemen.

"Seharusnya diomongkan terlebih dulu. Jadi nggak tiba-tiba sudah ada draft yang beredar itu, yang katanya di setiap kampanye untuk penguatan KPK," tandasnya.

Penulis: Mochammad Rifky Edgar Hidayatullah
Editor: yuli
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved