Nasional

Busyro Muqoddas Sebut Tiga Poin yang akan Membunuh KPK tapi Tidak Diperhatikan Jokowi

Busyro Muqoddas menentang pembentukan Dewan Pengawas KPK, kewenangan SP3 untuk menghentikan kasus, dan mengubah status pegawai KPK menjadi ASN.

Busyro Muqoddas Sebut Tiga Poin yang akan Membunuh KPK tapi Tidak Diperhatikan Jokowi
Sofyan Arif Candra Sakti
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) era 2010-2011, Busyro Muqoddas, di kantor PW Muhammadiyah Jatim, Sabtu (11/9/2019). 

Busyro Muqoddas menentang Jokowi perihal pembentukan Dewan Pengawas KPK, kewenangan SP3 untuk menghentikan kasus, dan mengubah status pegawai KPK menjadi ASN.

SURYAMALANG.COM, SURABAYA - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) era 2010-2011, Busyro Muqoddas, menyayangkan sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyetujui revisi UU KPK no 30 tahun 2002 yang dianggap akan melemahkan KPK.

Walaupun Jokowi sudah menyatakan tidak menyetujui beberapa poin draf revisi, namun ada tiga poin yang tidak mendapatkan perhatian dari Jokowi yang dianggap Busyro Muqoddas bisa membunuh KPK.

Tiga poin tersebut adalah Pembentukan Dewan Pengawas KPK, kewenangan SP3 untuk menghentikan kasus, dan mengubah status pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN)

"Pegawai KPK harus ASN, itu pembunuhan. KPK itu dibentuk dengan mempunyai hak sendiri untuk merekrut pegawai yang itu berbasis pada masyarakat. Itu ada UU-nya," ujar Busyro Muqoddas, Sabtu (14/9/2019).

Pegawai yang diambil dari masyarakat sipil tersebut dilatih untuk menjadi periset, penganalisis, dan penyidik.

"Kita training salah satunya latihan mental dengan Kopassus. Hasilnya bisa independen karena tidak ada nilai-nilai dan budaya ASN di internal KPK," lanjut pria kelahiran Yogyakarta ini.

Bahkan untuk menjaga independensi, beberapa penyidik yang berasal dari Polri pun harus menanggalkan keanggotaannya ketika ingin menjadi pegawai tetap KPK.

"Ada 26 anggota Polri yang menjadi penyidik tetap KPK. Kita berunding dengan Kapolri Timur Pradopo dan setuju. Lalu ada 26 orang yang mencopot keanggotaan Polrinya," ujar Busryo mengenang kepemimpinannya selama 2010–2011.

Untuk itu, ia pun menyayangkan jika saat ini KPK dipimpin oleh Irjen Pol Firli Bahuri yang merupakan polisi aktif.

"Ini pembunuhan KPK secara perlahan seperti menggunakan kursi listrik dan disetrum perlahan-lahan tapi lama-lama mati juga. Budaya asli sebagai lembaga independen akan hilang," lanjutnya.

Busyro Muqoddas juga menilai keberadaan Dewan Pengawas yang dibentuk oleh presiden tidak mempunyai tujuan pembentukan yang jelas.

"Dewan pengawas itu tidak ada urusannya dengan DPR dan pemerintah. Tapi dewan pengawas ini dibentuk oleh presiden dan siapapun presidennya adalah petugas parpol. Dan elit parpol pasti mempunyai kepentingan bisnis," ucapnya. Sofyan Arif Candra Sakti

Editor: yuli
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved