Kabar Surabaya

Plat Kendaraan Warga Surabaya Diimbau Gunakan Nomor Polisi Kode L

PLAT L SURABAYA - Imbauan tersebut dimaksudkan untuk menaikkan pendapatan daerah dan memaksimalkan Program pemutihan yang digelar Pemprov Jatim.

Plat Kendaraan Warga Surabaya Diimbau Gunakan Nomor Polisi Kode L
SURYAMALANG.COM/Fatkhul Alami
ARSIP - Suporter klub sepak bolah saat memadati ruas Jl A Yani Kota Surabaya, Selasa (29/11/2017). 

SURYAMALANG.COM, SURABAYA - Warga Surabaya yang tinggal dan menetap di Kota Surabaya diimbau untuk menjadikan plat kendaraan mereka bernopol sesuai tempat tinggal. Baik motor dan mobil warga Surabaya sebaiknya bernopol L. 

Imbauan tersebut dimaksudkan untuk menaikkan pendapatan daerah dan memaksimalkan Program pemutihan yang digelar Pemprov Jatim. Khusus menyangkut pajak kendaraan bermotor itu berlaku sharing pendapatan dengan komposisi 30:70.

Hasil pendapatan pajak kendaraan ini 30 persen untuk Kota Surabaya dan 70 persen untuk Provinsi Jatim. Total penerimaan pajak kendaraan di Surabaya setelah sharing diperkirakan mencapai Rp 331 miliar. 

"Jika ada kendaraan warga Surabaya yang masih bernopol luar Surabaya sebaiknya balik nama sehingga berplat L. Tapi ini sifatnya Imbauan," kata Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD) Surabaya, Anang Kurniawan, Selasa (17/9/2019).

Anang memprediksi ada ribuan kendaraan di Surabaya yang dimiliki warga Pahlawan ini yang belum berplat L. Mereka membeli kendaraan second dari luar kota sehingga bukan bernopol Surabaya

Ada pula yang membawa kendaraan dari daerah namun sudah punya rumah di Surabaya. Namun akan lebih baik jika kendaraan mereka dibalik nama. Selain akan mempermudah mengurus administrasi saat membayar pajak juga akan dipermudah. 

Anang tidak tahu berapa jumlah persis warga Surabaya yang kendaraannya belum plat L. Sebab semua urusan pajak kendaraan itu wewenang provinsi. Surabaya dan semua daerah di Jatim berlaku sharing pendapatan pajak kendaraan.

Hingga saat ini total pendapatan Pajak bermotor di Surabaya masih belum maksimal. Anang menyebut hingga saat ini penerimaan pajak kendaraan baru 42 persen. Warga tetap diminta terus patuh pajak.

Sementara itu, Populasi kendaraan yang terus meningkat dalam tiap tahun. Kondisi ini  berimplikasi pada besaran kebutuhan anggaran pembiayaan untuk fasilitas berlalu lintas. 

"Seperti pembiayaan jalan dan fasilitas rambu-rambu lalu lintas. Pembiayaa ini salah satunya diambilkan dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) yang dibayar oleh pemilik kendaraan bermotor,” kata Anang.

Anang menjelaskan, sumber-sumber pendapatan itu masuk dan dikelola Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Namun dari pendapatan tersebut, sekitar 30 persen adalah menjadi hak pemerintah atau kabupaten kota untuk penyelengaraan fasilitas-fasilitas di jalan. 

Sedangkan, pemilik kendaraan di Surabaya masih banyak yang menggunakan plat nomor dari luar Surabaya. “Akibatnya, resiko kebutuhan biaya penyelenggaran tertib berlalu lintas di Surabaya juga meningkat,” jelasnya.

Penulis: Nuraini Faiq
Editor: yuli
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved