Kabar Surabaya

Dua Dosen Unmer Malang jadi Saksi Ahli untuk Sidang Praperadilan Kasus Anggota DPRD Surabaya

Dua dosen Fakultas Hukum Universitas Merdeka (Unmer) Malang menjadi saksi ahli dalam sidang permohonan praperadilan di Pengadilan Negeri Surabaya.

Dua Dosen Unmer Malang jadi Saksi Ahli untuk Sidang Praperadilan Kasus Anggota DPRD Surabaya
Syamsul Arifin
Dua dosen Fakultas Hukum Universitas Merdeka (Unmer) Malang menjadi saksi ahli dalam sidang permohonan praperadilan atas tiga tersangka kasus dugaan korupsi dana Jaring Aspirasi Masyarakat (Jasmas) Surabaya tahun 2016 di Pengadilan Negeri Surabaya, Rabu (18/9/2019). 

SURYAMALANG.COM, SURABAYA - Dua dosen Fakultas Hukum Universitas Merdeka (Unmer) Malang menjadi saksi ahli dalam sidang permohonan praperadilan atas tiga tersangka kasus dugaan korupsi dana Jaring Aspirasi Masyarakat (Jasmas) Surabaya tahun 2016 di Pengadilan Negeri Surabaya, Rabu (18/9/2019). 

Kedua dosen itu adalah Husein Muslimin, pengajar Hukum Tata Negara dan Setiyono, pengajar Hukum Pidana.

Mereka didatangkan oleh penasehat hukum pihak pemohon yang terdiri dari:

Ratih Retnowati, anggota DPRD Surabaya periode 2014-2019 dan 2019-2024, kemudian Dini Rinjati dan Syaiful Aidy, anggota DPRD Surabaya periode 2014-2019. 

Ketiga orang itu ditetapkan tersangka kasus korupsi dana Jasmas berdasarkan alat bukti dan saksi-saksi dari perkara Agus Setiawan Tjong, pelaksana proyek sekaligus koordinator Jasmas yang telah divonis 6 tahun penjara oleh hakim Pengadilan Tipikor.

Jaksa juga menahan tiga anggota DPRD Surabaya, Sugito, Darmawan dan Binti Rochma, terkait kasus yang sama.

Menurut Yusuf Eko, penasehat hukum para termohon, kedua ahli dihadirkan untuk memberikan pendapat terkait permohonan praperadilan yang menguji terkait tidak diberikannya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) atas surat perintah penyidikan kasus korupsi dana Jasmas yang diterbitkan oleh Kejari Tanjung Perak.

"Klien ini bukan kapasitas sebagai tersangka tapi termohon sebelum ditetapkan tersangka, dan kewajiban SPDP itu diberikan sebelum orang jadi tersangka, bukan setelah jadi tersangka karena untuk mempersiapkan diri dalam mengcounter agar tidak jadi tersangka," Yusuf menerangkan.

Yusuf menjelaskan, bila SPDP itu diberikan setelah ditetapkan tersangka tidak berguna. Artinya, penegakan hukum harus berangkat dari prinsip dasar. 

"Bagaimana kemudian mengedepankan keadilan perlindungan terhadap hak asasi ini hak konstitusional. Ini yang harus dipahami dan kemudian kita hormati. Kalau nggak seperti itu ada kesewenang-wenangan," lanjutnya. 

Oleh sebab itu, pihaknya belum mempersiapkan bukti-bukti ataupun mengcounter lantaran belum mengetahui bahwa kliennya menjadi tersangka dalam SPDP tersebut. 

"Beda kalau orang ini sudah tahu jadi tersangka berdasarkan SPDP dan itu akan mempersiapkan bukti dan lainnya," imbuhnya. 

Untuk diketahui, permohonan praperadilan tersebut mempermasalahkan SPDP yang tidak diberikan ke pemohon.

Pemohon yang ditetapkan sebagai tersangka kasus Jasmas dan ditahan di Rutan Kelas I Surabaya Kejati Jatim tersebut meminta agar hakim menyatakan Sprindik Kajari Tanjung Perak Nomor Print-01/O.5.42/Fd.1/02/2018 tanggal 08 Pebruari 2018 tidak berlandaskan hukum dan harus dibatalkan. Syamsul Arifin 

Editor: yuli
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved