Malang Raya

Refleksi Setahun Kekuasaan Sutiaji-Edi Jarwoko, Dari Pujian sampai Tanggungan Pembangunan Pasar

SETAHUN WALI KOTA MALANG - Refleksi Setahun Kekuasaan Sutiaji-Edi Jarwoko, Dari Pujian sampai Tanggungan Pembangunan Pasar

Refleksi Setahun Kekuasaan Sutiaji-Edi Jarwoko, Dari Pujian sampai Tanggungan Pembangunan Pasar
sylvianita widyawati
Suasana kegiatan refleksi setahun kepemimpinan Sutiaji-Sofyan Edi Jarwoko di Fisip Universitas Brawijaya Malang, Senin (30/9/2019). 

SURYAMALANG.COM, LOWOKWARU - Refleksi setahun kekuasaan Wali Kota-Wakil Wakil Wali Kota Malang, Sutiaji dan Sofyan Edi Jarwoko, dibahas di FISIP Universitas Brawijaya (UB) Malang, Senin (30/9/2019).

Kegiatan itu bekerja sama dengan PWI Malang Raya. Peserta diskusi antara lain anggota dewan, kadin, penggiat kampung tematik dll. Sutiaji menilai diskusi yang paling fair.

"Kalau baik ya dipuji. Kalau ada yang kurang, diberi solusi. Saya positive thinking saja. Kalau perlu jangan menunggu setahun direfleksi. Tiga bulanan juga tidak apa," jawab Sutiaji usai acara pada wartawan.

Arief Wahyudi, anggota DPRD Kota Malang di acara itu menyampaikan tentang pembangunan pasar tradisional yang mangkrak seperti Pasar Blimbing dan Gadang, masalah jacking Jl Tidar, dll.

"Apa progres 99 hari kerja wali kota-wakil wali kota setelah itu? Terutama terkait pasar Blimbing, Gadang, Jacking. Beliau dan saya meninggalkan masalah soal Pasar Blimbing, Gadang saat masih sama-sama di dewan pada 2010 lalu," jelasnya di forum. Saat itu, sebut Arief, Sutiaji sudah tidak setuju adanya investor pasar karena akan memberatkan pedagang.

Sehingga ia menyarankan ada revolusi atas hal itu demi masyarakat. Tujuannya agar pembangunan Pasar Blimbing tidak terkatung-katung sampai sekarang. Ia tidak ingin Sutiaji terbelenggu masa lalu. "Jadi masa lalu harus diselesaikan demi masa depan," ujar politisi dari PKB ini. Menurut Sutiaji, ia memastikan tidak akan menggunakan aset daerah untuk kerjasama dengan investor untuk pasar.

"Saya siap membangun. Tapi akan saya bicarakan juga dengan dewan karena nanti juga perlu anggaran," kata Sutiaji. Mungkin juga ada kerugian-kerugian yang perlu dihitung. Memang ada tawaran dari dua investor. Tapi belum diputuskan bagaimana karena jika memakai APBD mungkin multiyears pembangunan pasarnya. Jika tidak multiyears, mungkin memakai dana investor tapi setiap tahun membayar berapa.

Masalah Pasar Besar juga begitu. Dari pihak Matahari mengajukan penelitian forensik pasca kebakaran lalu. Dikatakan saat PKS (Perjanjian Kerjasama) antara Pemkot Malang-Matahari ternyata juga ada kekurangannya. Yaitu tidak menaungi jika ada kebakaran. Padahal Pasar Besar sudah tiga kali terbakar pada titik yang berbeda.

Sedang Eddy Wahyono dari Kadin menyatakan masih ada jendela-jendela yang dibuka meski sudah ada perizinan satu pintu. "Saya juga merasakan sendiri. Padahal cuma heregristasi tapi harus mengurus seperti yang baru," ujarnya. Sedang Lutfi J Kurniawan, penggiat anti korupsi memberi catatan beberapa hal seperti wali kota dan wakilnya harus komit janji-janjinya. "Jangan sampai amnesia janji," jelasnya.

Jika ini dilaksanakan, maka bisa jadi role model karena tidak amnesia janji. Jika tidak bisa merealisasi janji, maka akan kehilangan kepercayaan publik. "Jadi butuh kerja nyata," jelas 10 besar capim KPK ini. Setahun ini apa saja janji yang sudah direalisasikan. "Saya ingat Pak Sutiaji pernah dibully karena banyak jalan berlubang di Kota Malang," paparnya. Masyarakat tidak melihat jalan itu wilayah teritori adminiatrasi siapa. Karena jalan nasional, provinsi ada yang melintasi Kota Malang.

Dikatakan, Sutiaji dan wakilnya juga tidak perlu pencitraan. Karena jika kinerja baik, maka akan terindeks bagus dengan sendirinya. Masalah infrastruktur terutama jalan juga jadi perhatian masyarakat ketika Wawan Sobari, akademisi Fisip UB membeber soal survei jajak pada April 2018 tentang pendapat calon wali kota Malang 2018-2023 ke 400 responden.

"Masalah infrastruktur terutama jalan jadi perhatian. Masyarakat Malang sangat sensitif masalah jalan. Mereka cerewet karena kemanfaatannya atau paling dirasakan," jelas Wawan.

Bahkan porsi besar ketidakpuasan pada pemerintah di survei itu juga pada infrastruktur. Sehingga ketika ada jalan berlobang, difoto, dicoreti. Dari survei yang dilakukan saat itu juga masyarakat, 84 persen tahu kasus Malang Gate sehingga memberi dampak di pilwali 2018 lalu.

Sedang dosen ITN Malang, I Wayan Mundra menyoroti soal lingkungan. Dikatakan sistem drainase Kota Malang sudah bagus tapi masalah pemeliharaan yang belum maksimal. Yang terlihat lebih adalah pemeliharaan pada taman. Disarankan ada yang dialihkan ke pemeliharaan drainase.

"Secara alami, Malang itu tidak pernah banjir karena Sungai Brantas tidak pernah meluap. Yang menjadi masalah adalah tempat air masuk ke drainase tidak baik," paparnya. Prof Dr Unti Ludigdo, Dekan Fisip UB berharap agar masukan-masukan di refleksi ini bisa menjadi kekuatan. 

Penulis: Sylvianita Widyawati
Editor: yuli
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved