Nasional

Nama-nama Menteri Jokowi Disinyalir Tak Menjabat Lagi di Periode 2019-2024, Ada Susi Pudjiastuti

Nama-nama menteri Jokowi yang disinyalir tak akan menjabat lagi di periode 2019-2024, sosok Susi Pudjiastuti masuk daftar.

Penulis: Sarah Elnyora | Editor: Dyan Rekohadi
SURYAMALANG.COM kolase/Tribunnews/TribunJatim.com
Nama-nama Menteri Jokowi Disinyalir Tak Menjabat Lagi di Periode 2019-2024, Ada Susi Pudjiastuti 

SURYAMALANG.COM - Nama-nama menteri Jokowi yang disinyalir tak akan menjabat lagi di periode 2019-2024.

Salah satu di antara nama-nama tersebut ada menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti yang dikenal populer. 

Selain Susi Pudjiastuti, ada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Ignasius Jonan dan Menteri BUMN, Rini Soemarno. 

Seperti diketahui, masa jabatan menteri di Kabinet Kerja periode I akan segera berakhir.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan mengumumkan siapa pembantunya di periode keduanya menjabat segera setelah pelantikan presiden, Minggu (20/10/2019) mendatang.

Di luar kabar riuhnya calon menteri, ada sederet menteri yang disinyalir tak akan dipakai Jokowi lagi.

Mereka disebut akan meninggalkan kabinet begitu masa jabatan usai.

Faktornya pun ada banyak.

Bisa saja dari segi usia, kinerja buruk selama menjabat, hingga tersandung kasus korupsi.

Nah, siapa saja menteri yang disebut tidak akan dipertahankan oleh Jokowi?

Berikut sejumlah nama yang beredar, sebagaimana dikutip SURYAMALANG.COM dari Tribunnews.com melalui berbagai sumber:

1. Menteri Koordinator Perekonomian, Darmin Nasution

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution di Indonesia Trade and Investment Summit 2019, The Ritz-Carlton, SCBD, Jakarta Selatan, Selasa (15/10/2019).
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution di Indonesia Trade and Investment Summit 2019, The Ritz-Carlton, SCBD, Jakarta Selatan, Selasa (15/10/2019). (Lita Febri (TribunWow.com))

Sejak beberapa waktu lalu, Menko Darmin dikabarkan bukan nama yang dipertahankan oleh Jokowi untuk kembali mengisi kursi menteri.

Sayangnya, tidak diketahui secara persis apa alasannya.

Namun, bila melihat usia, menteri kelahiran Tapanuli itu kini berusia 70 tahun.

Di sisi lain, Menko Darmin baru saja mengundang 10 menteri ke Kantor Kemenko Perekonomian, Jumat (18/10/2019).

Di acara tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan rasa terima kasih pada Darmin.

"Matur Nuwun, terima kasih Pak Darmin. Kita semua kehilangan...," ujarnya di hadapan Darmin dan sejumlah menteri.

Entah apa maksud di balik kata-kata Sri Mulyani di akhir masa Kabinet Kerja Jilid 1 itu.

Namun, ia sempat menyinggung kata-kata perpisahan.

"Kalau dari sisi pertemanan saya dengan Pak Darmin ya enggak akan pernah pisah."

"Terus menerus akan silaturahmi, akan terus berjalan," kata Sri Mulyani, dikutip Tribunnews.com dari Kompas.com.

2. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Ignasius Jonan

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan membuka pameran konvensi Indonesia Petrolium Association (IPA) ke-43 di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, hari ini, Rabu (4/9/2019).
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan membuka pameran konvensi Indonesia Petrolium Association (IPA) ke-43 di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, hari ini, Rabu (4/9/2019). (TRIBUNNEWS/REYNAS)

Jonan juga masuk dalam daftar menteri yang diprediksi tidak akan dipakai lagi oleh Jokowi.

Alasannya, mantan Dirut PT KAI itu pernah ditegur Jokowi dalam sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Senin (8/7/2019).

Teguran ini diberikan karena impor yang tinggi di sektor minyak dan gas.

Dalam data Badan Pusat Statistik (BPS), terlihat ada penurunan nilai impor Januari-Mei mencapai 9,2 persen dibanding tahun sebelumnya.

"Hati-hati di migas Pak Menteri ESDM, yang berkaitan dengan ini," kata Jokowi, dikutip dari Kompas.com.

3. Menteri BUMN, Rini Soemarno

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno meninjau Rice Miling Unit (RMU) atau tempat penggilingan padi di Kecamatan Rawamerta, Karawang, milik PT Pupuk Indonesia Pangan (PIP), anak usaha PT Pupuk Indonesia (Persero).
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno meninjau Rice Miling Unit (RMU) atau tempat penggilingan padi di Kecamatan Rawamerta, Karawang, milik PT Pupuk Indonesia Pangan (PIP), anak usaha PT Pupuk Indonesia (Persero). (dok PT Pupuk Indonesia)

Senasib dengan Jonan, Menteri BUMN Rini Soemarno juga pernah kena tegur Jokowi dalam acara yang sama.

Sehingga, diduga, Rini tidak akan menjadi 'pembantu' Jokowi lagi.

Kedua menteri ini ditegur terkait impor yang tinggi di sektor minyak dan gas.

"Bu menteri BUMN yang berkaitan dengan ini karena rate-nya yang paling banyak ada di situ," kata Jokowi.

Selain itu, ekonom Faisal Basri menyebut, Rini wajib diganti karena kerap 'ngaco.'

Menurutnya, Rini menerapkan konsep holding tunggal yang tidak jelas.

"Semuanya di-holdingkan sama dia dan kriteria holding-nya tidak jelas. Induk holding-nya, nggak jelas juga," kata Faisal.

Faisal juga mengungkapkan 'dosa' Rini Soemarno lainnya yaitu memanfaatkan BUMN untuk tujuan tidak produktif.

4. Menteri Perdagangan, Enggartiasto Lukita

Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Enggartiasto Lukita di Jepang.
Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Enggartiasto Lukita di Jepang. (Koresponden Tribunnews.com/Richard Susilo)

Nama Enggartiasto Lukita juga masuk dalam daftar menteri lama yang tidak akan dipertahannya.

Sebab, ia diduga tersandung dalam kasus korupsi.

Politikus NasDem itu beberapa kali dipanggil penyidik KPK untuk bersaksi dalam kasus dugaan suap terkait kerja sama penyewaan kapal PT Humpuss Transportasi Kimia (HTK) dan PT Pupuk Indonesia Logistik (PILOG).

Namun, panggilan itu belum terpenuhi.

KPK telah menggeledah kantor Kementerian Perdagangan, termasuk ruang kerja Enggar, dan menyita sejumlah dokumen terkait dengan perdagangan gula rafinasi.

5. Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin

Menteri Agama RI Lukman Hakim Saifuddin, di kantor Wapres RI, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (16/10/2019).
Menteri Agama RI Lukman Hakim Saifuddin, di kantor Wapres RI, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (16/10/2019). (Tribunnews.com/ Rina Ayu)

Sama halnya dengan Enggar, Lukman Hakim Saifuddin juga berpeluang tipis untuk dipertahankan di kabinet Jokowi.

Lukman pernah diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap terkait seleksi jabatan di Kemenag Jawa Timur.

Dalam kasus ini, mantan Ketua Umum PPP Romahurmuziy ditetapkan sebagai tersangka.

Lukman disebut menerima Rp 70 juta dalam kasus suap jual beli jabatan di Kemenag ini.

PPP pun mengakui tak mengusulkan nama Lukman sebagai menteri di kabinet berikutnya.

6. Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo

Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, saat peringatan HUT Kemerdekaan RI di Istana Negara, Sabtu (17/8/2019).
Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, saat peringatan HUT Kemerdekaan RI di Istana Negara, Sabtu (17/8/2019). (Instagram/susipudjiastuti115)

Kabar Tjahjo Kumolo tidak masuk lagi di kabinet Jokowi jilid 2, memang sudah tersiar lama.

Sebab, politikus PDIP itu telah berpamitan di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kamis (15/8/2019).

"Saya mohon maaf selama hampir 5 tahun kurang 1,5 bulan ini ada hal-hal yang kurang berkenan, berbagai sikap, pernyataan, kebijakan," kata Tjahjo dalam sambutannya.

"Tentu ada kekhilafan. Saya mohon maaf sebesar-besarnya," ujar dia.

Tjahjo kemudian menyampaikan pamit secara resmi.

Dia memahamim tugasnya akan selesai dalam beberapa hari terakhir ini.

"Ini pamitan saya resmi, mungkin tidak bisa bertemu karena akan selesainya masa tugas Kabinet Kerja 1."

"Untuk selanjutnya, mari kita tunggu tanggal mainnya, bagaimana komposisi kabinet berikutnya," kata Tjahjo, dikutip dari Kompas.com.

7. Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti

Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, saat peringatan HUT Kemerdekaan RI di Istana Negara, Sabtu (17/8/2019).
Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, saat peringatan HUT Kemerdekaan RI di Istana Negara, Sabtu (17/8/2019). (Instagram/susipudjiastuti115)

Walau banyak digadang-gadang sejumlah kalangan untuk kembali sebagai menteri, tapi Susi Pudjiastuti telah berpamitan.

Hal inilah yang disinyalir bila menteri kesayangan warganet itu tidak lagi dipakai Jokowi.

Saat berpamitan dengan sejumlah awak media, Senin (9/9/2019), Susi mengaku hanya manusia biasa yang tak luput dari salah dan khilaf.

"Dengan segala kerendahan hati saya mohon maaf apabila selama kita berinteraksi ada hal-hal yang tidak mengenakkan awak media karena saya orangnya sedikit tengil," kata Susi.

Ia juga mengucapkan terima kasih kepada staf KKP yang selama ini membantunya dalam bekerja.

"Saya berterima kasih atas bantuannya, dukungannya, effort-nya, tanggung jawabnya, komitmennya."

"Sekali lagi saya ucapkan terima kasih," kata dia.

Susi juga berpamitan kepada anggota DPR saat rapat kerja dengan Komisi IV DPR.

Susi meminta maaf karena dia kerap keras kepala selama lima tahun memimpin KKP.

Ia mengatakan, hal itu perlu dia lakukan karena memiliki obsesi memperbaiki sektor kelautan dan perikanan Indonesia.

"Walaupun saya dikenal tukang nembakin kapal, saya menjalankan amanah, bukan untuk pribadi," kata dia.

"Dengan segala kerendahan hati saya mohon maaf. Saya tidak pernah berpengalaman jadi menteri sebelumnya, jadi mohon maaf," kata dia.

Daftar Menteri Terburuk Menurut Faisal Basri

Ekonom senior Faisal Basri memberikan catatan kinerja para menteri Kabinet Kerja Jilid I jelang masa akhir jabatan mereka.

Dilansir dari tayangan YouTube Talk Show tvOne, Jumat (18/10/2019), Faisal Basri membeberkan siapa menteri dengan rapor terbaik dan terburuk.

Menteri dengan Kinerja Terbaik 

1. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono.

Menurut Faisal Basri menteri dengan kinerja terbaik adalah Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono.

2. Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.

Kedua ada Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.

"Rapor paling baik misalnya Pak Basuki, kemungkinan masuk (dipertahankan-red)," kata Faisal Basri.

"Rapor yang baik juga Bu Susi, mudah-mudahan masuk," imbuhnya.

Menteri dengan Kinerja Terburuk 

1. Airlangga Hartarto (Menteri Perindustrian)

Pembawa acara lantas menanyakan siapa menteri dengan kinerja terburuk menurutnya.

"Pertama Airlangga Hartarto (Menteri Perindustrian), tapi kan dia Ketua Umum Golkar," kata Faisal Basri.

"Dalam perspektif saya ya kalau jadi menteri ya jangan menteri perindustrian, tempat dia gagal, atau menteri pertanian misalnya."

Menurut Faisal Basri, sejak dipegang Airlangga Hartarto, industri Indonesia semakin terpuruk.

"Pertumbuhannya semakin melemah, peranan industri di dalam PDB turun terus," ungkap Faisal Basri.

"Dan terendah sepanjang sejarah, maksudnya pasca-Orde Baru, tinggal 19 persen."

"Yang diomongin cuma 4.0, industri yang keluar Esemka, itu mah bukan industri."

"Jadi tidak memiliki roh industri walau ayahnya orang hebat di industri," sambungnya.

2. Rini Soemarno (Menteri BUMN)

Pembawa acara kemudian nama lain menteri yang dinilai terburuk.

"Menteri yang gagal lain ya, Rini Soemarno (Menteri BUMN)," katanya.

Ia menyebut setidaknya ada 6 menteri yang memiliki rapor merah.

3. Menko Maritim Luhut Binsar Pandjaitan

Selanjutnya menurut Faisal Basri, menteri yang gagal adalah Menko Maritim Luhut Binsar Pandjaitan.

"Luhut Pandjaitan, dia lebih bertindak sebagai perdana menteri ketimbang menteri koordinator," ucap Faisal Basri.

"Semua urusan diambil alih, tapi presidennya membiarkan, ya terserah ya."

"Tapi enggak elok negeri seperti itu," tambah Faisal Basri.

4. Menteri Pertanian Amran Sulaiman.

Selanjutnya ada Menteri Pertanian Amran Sulaiman.

"Menteri pertanian nih makin kacau saya lihatnya," beber Faisal Basri.

"KKN-nya semakin menjadi-jadi."

5. Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita

Pembawa Acara menanyakan nama lain menteri yang dinilai Faisal Basri memiliki kinerja terburuk.

Faisal Basri lantas menyebut nama Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita.

"Enggartiasto Lukita," ucap Faisal Basri.

Di akhir acara, para narasumber kembali membahas soal dominasi kinerja Luhut Pandjaitan di pemerintahan.

"Saya kira Pak Jokowi membutuhkan menteri yang namanya menteri segala urusan," sindir analis politik Ray Rangkuti.

"Nah itu Pak LBP cocok itu masuk di dalam."

"Kalau dikait-kaitkan pasti ada kaitannya, tapi benar enggak itu, tupoksi, menteri agama, soal budaya, kan ada," imbuhnya.

"Menko itu mengkoordinir, bukan mengambil alih tugas kementerian, enggak jelas itu," sahut Faisal Basri menimpali.

"Apalagi sampai urusan teknis loh ya," tambah Ray Rangkuti.

Simak selengkapnya dalam video di bawah ini mulai menit ke-5.14:

Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved