APBD Kabupaten Malang 2020 Sekitar Rp 4,6 Triliun, Target PAD 'hanya' Rp 100 Miliar

Sekretaris Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Malang, Tomie Herawanto, mengatakan, APBD 2020 naik dari Rp 4,3 triliun menjadi Rp 4,6 triliun.

SURYAMALANG.COM, KEPANJEN - DPRD Kabupaten Malang menggelar Rapat Paripurna, Senin (4/11/2019).

Rapat yang juga dihadiri Bupati Malang, Muhammad Sanusi, itu membahas rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020.

Berdasarkan data dari Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Malang, presentase perbandingan belanja langsung dan belanja tidak langsung  pada angka 48:52.

Menanggapi hal tersebut, Sanusi menerangkan,  pada RAPBD sementara, porsi belanja tidak langsung memang lebih besar dari belanja langsung. 

“Salah satunya disebabkan karena BK (bantuan keuangan) dan DAK (dana alokasi khusus) dari pusat maupun provinsi belum turun. Kalau provinsi dikurangi maka ke daerah juga dikurangi, besarannya sekitar Rp 180 miliar," ungkap Sanusi usai hadiri rapat paripurna.

Tahun depan target penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) ditarget Sanusi sebesar Rp 100 miliar. 

“RAPBD ini masih belum selesai, masih ada kemungkinan bergeser lagi saat pembahasan,” kata Sanusi. 

Sanusi menegaskan, pihaknya tetap berfokus pada prioritas bidang pendidikan, kesehatan dan infrastruktur.

“Paling utama tetap pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Didalamnya termasuk BOSDA (biaya operasional sekolah daerah), penanganan air bersih, dan termasuk juga program PSC (public service center), jadi mulai tahun depan pelayanan kelas III sudah gratis untuk warga miskin,” jelas Sanusi.

Sementara itu, Sekretaris Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Malang Tomie Herawanto mengatakan, APBD 2020 naik jika dibandingkan dengan tahun 2019. 

“Naik dari Rp 4,3 triliun menjadi Rp 4,6 triliun,” beber pria yang juga menjabat Kepala Bappeda itu.

Tomie menambahkan, ada banyak program yang menyebabkan porsi belanja tidak langsung menjadi lebih besar dari belanja langsung. 

“Seperti di ntaranya karena ada penambahan CPNS (calon pegawai negeri sipil) dan PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja). Ditambah lagi dana transfer daerah juga belum turun,” terang Tomie.

Tomie menerangkan, pihaknya berusaha mengefisiensikan dan merasionalisasi program OPD yang tidak mengacu pada program prioritas daerah.

“Misalnya, ada beberapa perangkat daerah yang tidak bersentuhan langsung dengan program prioritas baik pendidikan, kesehatan dan infrastruktur. Maka akan dilakukan penyesuaian,” ungkap Tomie.