Breaking News:

Nasional

Mantan Direktur Utama PT PLN Sofyan Basir Divonis Bebas, KPK Ungkap 3 Putusan Bebas di Pengadilan

Dirut PLN Sofyan Basir divonis bebas, dinyatakan tak bersalah dalam kasus dugaan pembantuan transaksi suap terkait proyek pembangunan PLTU Riau 1

Tribunnews/Irwan Rismawan
Mantan Dirut PLN, Sofyan Basir divonis bebas dalam perkara proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Riau-1 dalam sidang pembacaan putusan di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Senin (4/11/2019). 

Mochtar Mohammad divonis bebas oleh Pengadilan Tipikor Bandung pada 11 Oktober 2011

Perkara berikutnya yang diputus bebas di Pengadilan Tipikor adalah perkara terkait mantan Bupati Rokan Hulu Suparman di Pengadilan Tipikor Pekanbaru pada 23 Februari 2017.

Namun, KPK akhirnya 'memenangkan' kedua perkara tersebut setelah mengajukan kasasi ke MA yang mengabulkan permohonan KPK dan menghukum kedua terdakwa.

Setelah Ngamuk Nama Anak Dijiplak, Franda Istri Samuel Zylgwyn Protes Wajahnya Jadi Lukisan Bak Truk

Wanita Asal Tuban Ini Kaget Foto Pribadinya Sampai ke Meja Bos di Surabaya

Terkait vonis bebas Sofyan Basir, KPK melalui juru bicara Febri Diansyah menyatakan putusan Pengadilan Tipikor Jakarta terhadap Sofyan bukan lah akhir dari perkara dugaan pembantuan terkait proyek PLTU Riau-1 yang menjerat mantan Dirut BRI tersebut.

"Prinsip dasarnya bukan pertama kali di tingkat pertama artinya di Pengadilan Negeri begitu, ada vonis bebas terhadap kasus yang kami ajukan. Dulu juga pernah ada vonis bebas di Pengadilan Bandung, kepala daerah di Bekasi, dan kemudian kami melakukan upaya hukum Kasasi pada saat itu dan di Mahkamah Agung kemudian putusan bebas itu dianulir," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (4/11/2019).

Untuk itu, kata Febri, KPK akan mengajukan Kasasi atau langkah hukum berikutnya atas putusan Majelis Hakim terhadap Soesilo.

Pengajuan Kasasi ini akan dilakukan KPK setelah mempelajari secara rinci putusan lengkap Majelis Hakim.

"Artinya apa? Dalam konteks kali ini selain mempelajari lebih lanjut kemudian Jaksa Penuntut Umum memberikan rekomendasi kepada pimpinan, alternatif langkah upaya hukum yang bisa dilakukan selain dari proses itu tentu ada Kasasi. Tapi apakah Kasasi-nya segera dilakukan atau kapan, ada batas waktu pikir pikir yang disediakan oleh Undang-Undang. Itu sebenarnya waktu atau ruang lingkup waktu jaksa penuntut umum bisa membuat analisis yang lebih komprehensif," ucap Febri.

Yang pasti, kata Febri, KPK tidak menyerah atas vonis bebas terhadap Sofyan Basir. Meski menghormati putusan tersebut, KPK akan melakukan upaya yang tersedia secara hukum.

"Upaya hukum yang tersedia itu yang kami bahas lebih lanjut penggunaannya agar kebenaran yang substansial dan proses pembuktian hukum yang kami yakini itu bisa dibuktikan nanti di proses persidangan," ujar Febri.

Rumah Clara Gopa Duo Semangka di Malang Bikin Gaduh Warga, Ada Kesalahan Tapi Enggan Dibongkar

Gading Marten Bocorkan Status Hubungannya dengan Juria Hartmans : Dia Memang Cantik, Tipe Gue Banget

 

Halaman
123
Editor: Dyan Rekohadi
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved