Pemkot Batu Dinilai Kurang Transparan oleh Pengunjuk Rasa Hari Anti Korupsi Internasional

SURYAMALANG.COM, BATU - Pemerintah Kota Batu dinilai kurang transparan dan belum sepenuhnya melibatkan publik dalam pengambilan kebijakan.

Hal itu disampaikan Direktur Omah Rakyat Saiful Amin saat menggelar orasi di depan Balaikota Among Tani dalam memperingati Hari Anti Korupsi Internasional, Senin (9/12/2019).

"Pemkot Batu kurang transparan. Keterlibatan publik juga belum maksimal," terangnya.

Dikatakan Amin, ruang-ruang yang seharusnya terbuka untuk publik, namun kemudian ditutup bisa menimbulkan potensi korupsi.

Salah satu contohnya adalah banyak menyusutnya sumber air di Kota Batu.

Menurut Amin, menyusutnya banyak sumber mata air di Kota Batu buah dari kebijakan yang tidak membuka ruang dialog dengan publik.

"Membuka ruang partisipasi publik untuk memberikan masukan. Jangan sampai nanti, seperti kereta gantung, hanya dimanfaatkan segelintir orang. Sesuatu yang bukan rahasia, dan menjadi ruang publik jika ditutup, di situ bisa menjadi potensi korupsi," ujar Amin, Senin (9/12/2019).

Amin juga mengajak agar masyarakat memiliki kepekaan terhadap pemimpin, maupun calon pemimpin saat pemilihan.

Katanya, masyarakat harus memahami orientasi seseorang maju menjadi kepala daerah maupun calon legislatif.

"Momentum ini merupakan satu peristiwa untuk terbangunnya kesadaran rakyat agar bersama-sama bergerak memberantas korupsi," katanya.

Berkaca pada kasus Eddy Rumpoko yang terciduk oleh KPK, Amin pun mengajak agar masyarakat tidak memiliki rasa cinta yang salah terhadap pemimpin.

Bagi Amin, tertangkapnya Eddy yang saat itu menjabat sebagai Wali Kota Batu telah mencederai kepercayaan rakyat Kota Batu.

"Agar masyarakat jangan sampai memiliki cinta yang salah terhadap pemimpinnya, pemimpin yang kita elu-elukan dan banggakan. Kita harus tahu betul orientasi seseorang maju menjadi pemimpin," ajaknya.

Melihat progres kepemimpinan Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko saat ini, Amin berpendapat belum ada gerakan nyata untuk melakukan pemberantasan korupsi.

Bahkan, pelayanan publik dinilainya berjalan stagnan, tanpa ada perubahan ke arah yang lebih baik.