Malang Raya

43 Hari Kerja, MK Selesaikan Sengketa Pileg dan Pilpres 2019

MK bisa selesaikan Sebanyak 261 perkara Pileg dan satu perkara Pilpres selama 43 hari kerja.

SURYAMALANG.COM/Sylvianita Widyawati
Ketua MK Dr Anwar Usman SH MH (tengah) bersama Rektor Universitas Widyagama Malang (kanan) Prof Dr Ir Iwan Nugroho MS dalam seminar nasional di kampus tersebut, Senin (16/12/2019). 

SURYAMALANG.COM, KLOJEN - Sengketa pemilihan legislatif (pileg) dan pemilihan presiden (pilpres) mencapai 262 perkara.

Sebanyak 261 perkara Pileg dan satu perkara Pilpres selama 43 hari kerja.

"Kami bisa menyelesaikan tepat waktu. Bahkan perkara pileg bisa mencapai 13 hari kerja. Sedang pilpres selama 30 hari kerja," jelas Sekjen MK Prof Dr M Guntur Hamzah SH MH saat di Universitas Widyagama Malang, Senin (16/12/2019).

Ia hadir sebagai narasumber di seminar nasional "Peran MK Dalam Penguatan Demokrasi Konstitusional".

Pembicara lain adalah Dr Anwar Usman SH MH, Ketua MK, kemudian Sekjen MK Prof Dr M Guntur Hamzah SH MH, Prof Abdul Muktie Fajar, Hakim MK periode 2003-2009 dan Wakil Ketua MK periode 2008-2009 serta dua akademisi HTN (Hukum Tata Negara) yaitu Dr Ali Safaat SH MH dan Dr Sirajuddin SH MH.

"Meski awal perkara di pileg dan pilpres pro kontra, tapi begitu diputuskan, maka selesai," kata dia.

Sedang Anwar Usman menyatakan pada pemilu serentak 2019 memang menguras perhatian.

Apalagi sebelumnya dua pemilu itu tidak disatukan. Tapi pada 2019 dijadikan satu.

Namun MK berikhtiar sungguh-sungguh dalam melakukan pemeriksaan dan memutuskan perselisihan hasil pemilu secara baik dan seadil-adilnya.

Meski tidak bisa memuaskan semua pihak. Anwar juga mengamati 10 bulan sebelum pemilu, didominasi berita politik.

Pemanfaatan media sangat masif termasuk media sosial ke pihak MK dan hakim MK.

"Saya sendiri juga jadi korban. Menjelang sidang, ada foto-foto saya berpose dekat mobil. Ada komentar, ternyata ketua MK doyan duit," tutur pria yang sudah 35 tahun jadi hakim termasuk di MK.

Muktie Fajar menyatakan MK punya kerawanan yang menggelisahkan. Baik dan eksternal dan internal.

"Faktor eksternal seperti tekanan politik, tekanan publik lewat berbagai cara. Tekanan politik bisa menjadikan sebagai lembaga yang tidak independen," kata Muktie di acara itu. 

Penulis: Sylvianita Widyawati
Editor: Dyan Rekohadi
Sumber: Surya Malang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved