Malang Raya

Mengapa ZA Pelajar Pembunuh Begal Tak Dapat Putusan Bebas? Begini Kata Pakar Hukum Pidana UB Malang

Mengapa ZA Pelajar Pembunuh Begal Tak Dapat Putusan Bebas? Begini Kata Pakar Hukum Pidana UB Malang

Mengapa ZA Pelajar Pembunuh Begal Tak Dapat Putusan Bebas? Begini Kata Pakar Hukum Pidana UB Malang
Tribunnews
Ilustrasi. 

SURYAMALANG.COM, KEPANJEN - Pelajar pembunuh begal, ZA (17) sempat berharap bisa mendapat putusan bebas atau ontslag van rechtsvervolging.

Namun harapannya itu pupus setelah hakim memutuskan, ZA terbukti melakukan penganiayaan berujung kematian. Sebagaimana pada pasal 351 KUHP.

Pakar Hukum Pidana asal Universitas Brawijaya (UB) Malang, Prija Jatmika menerangkan, ada syarat bagi sebuah perkara hukum yang dapat diberi putusan ontslag.

"Onstlag ada syaratnya. Perbuatannya terbukti, tapi bukan pidana. Misalnya utang piutang, sewa-menyewa. Itu perbuatan tapi bukan pidana," kata Prija ketika dikonfirmasi, Jumat (24/1/2020).

Terkait hasil putusan sidang ZA, Prija berpendapat Majelis Hakim harusnya melihat pasal 49 ayat 1 dan 2 KUHP, tentang pembelaan diri atau noodweer.

Pasal 49 ayat 1 menerangkan, seseorang bisa tidak dipidana karena pembelaan yang menyangkut pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain.

Lalu ada ancaman serangan yang sangat dekat.

Sedangkan pada ayat 2 menerangkan, pembelaan terpaksa yang melampaui batas. Bisa menimbulkan keguncangan jiwa yang hebat karena ancaman serangan itu.

"Ada goncangan yang memaksa, goncangan jiwa yang besar. Ada tiga syarat yang kemarin saya jelaskan sudah terpenuhi. Proporsional antara serangan dan pembelaan imbang. Yang diperkosa kan jika diperkosa akan menderita seumur hidup. Begitu juga yang mati. Kecuali, dia (pelaku) murni membunuh ya tidak imbang," jelas Prija.

Prija juga berkomentar terkait pisau yang dibawa ZA. Pisau tersebut dibawa ZA usai keperluan prakarya membuat stik es krim di sekolahnya.

"Nah ini pisau dari prakarya stik eskrim dari sekolah yang dibawa oleh ZA. Maaf kurang jeli ini, harus dilihat juga pasal 49 ayat 2 itu," kata Prija.

Prija memberikan komentar terkait penanganan kasus perkara anak. Menurutnya, kasus perkara anak ada tiga tindakan.

"Memang tindak pidana anak itu pilihannya cuma tiga. Dibina oleh negara, dikembalika oleh orang tua dan ketiga dipidana. Tapi secara hukum, orang dibina itu kan punya kesalahan. Sebenarnya kalau dalam kasus ini mestinya dibebaskan," beber Prija.

Terkait putusan pembinaan kepada ZA, Prija menerangkan putusan tersebut adalah moderat atau jalan tengah.

"Tapi kalau pilhannya dibina satu tahun, ya sudah ini paling moderat ya," ujar Prija.

Penulis: Mohammad Erwin
Editor: eko darmoko
Sumber: Surya Malang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved