Kota Malang Raih Nilai BB SAKIP 2019, Berikutnya Harus Capai Nilai Sempurna A

Wakil wali kota Malang akan terus memacu agar pada saatnya kota Malang mampu meraih skor A S.

Humas Pemkot Malang
Wakil Walikota Malang, Sofyan Edi Jarwoko, pada acara SAKIP Awarding 2019 yang diselenggarakan Kementerian PAN RB RI di Hotel Inaya Puri, Kabupaten Badung, Bali (27/1 /2020). 

SURYAMALANG.COM, BALI - Kota Malang meraih nilai BB SAKIP (sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah)  untuk periode 2019 pada Senin (27/1).

Piagam penghargaan itu diterima secara langsung oleh Wakil Wali Kota Malang, Sofyan Edi Jarwoko, pada acara SAKIP Awarding 2019 yang diselenggarakan Kementerian PAN RB RI di Hotel Inaya Puri, Kabupaten Badung, Bali (27/1/2020).

Ini merupakan skor BB yang ke empat kalinya setelah periode pelaporan tahun 2016, 2017 dan 2018.

Dia menyampaikan, bahwa ini adalah penghargaan wujud dari komitmen Pemerintah Kota Malang yang senantiasa mengedepankan kinerja yang berbasis pada mutu pelayanan publik dan outcome.

"Ini patut kita syukuri, meskipun masih banyak hal yang perlu terus ditingkatkan karena empat tahun kita stagn (berhenti) di BB," ucapnya dalam rilis yang diterima SURYAMALANG.COM.

Untuk itu, pihak akan terus memacu agar pada saatnya kota Malang mampu meraih skor A.

Yaitu melalu perbaikan dan peningkatan mutu pelayanan yang akan terus dibangun oleh Pemerintah Kota Malang.

Salah satunya ialah melalui instrumen yang akan dilakukan pada tahun 2020 ini.

Yakni dengan memastikan pesan Gubernur Jatim, Bu Khofifah, bahwa program kegiatan harus tersampaikan dan diterima penerima secara langsung

"Kami berharap melalui lelang kinerja, orientasi pada outcome makin kuat, target terukur jelas dengan komposisi anggaran yang terukur pula. Karenanya, rightsizing atau restrukturisasi SOTK di 2020 ini juga dalam rangka fokus tusi (tugas fungsi) sehingga tidak terjadi tumpang tindih fungsi yang itu tentu menjadikan in efisiensi. Semoga tahun berikutnya dengan disertai langkah langkah tersebut, nilai A mampu kita raih," ucapnya.

Sementara itu, Muhammad Yusuf Ateh, Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Kinerja Aparatur dan Pengawasan PAN RB RI, menyampaikan bahwa acara ini dihelat dalam rangka mengaktualisasikan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

Serta Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

"Sebagai katalisator efisiensi anggaran, SAKIP harus mampu mendorong program Pemda berorientasi pada peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat," ujarnya.

Menurutnya, ada dua hal yang perlu dipahami oleh setiap instansi pemerintah dalam mewujudkan hal tersebut.

Halaman
12
Sumber: Surya Malang
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved