Berita Malang Hari Ini Populer, Pasutri Madiun Pengedar Uang Palsu & Total Peserta Tes SKD CPNS 2019

SURYAMALANG.COM - Berita Malang hari ini populer salah satunya tentang Pasangan Suami Istri atau Pasutri Madiun jadi pengedar uang palsu. 

Selain itu berita Malang hari ini lainnya juga menyangkut total peserta dan proses Tes SKD CPNS 2019 di SMKN 2. 

Selengkapnya, langsung saja simak berita Malang hari ini populer, Selasa 28 Januari 2020 yang telah terangkum. 

1. Pasutri Madiun Pengedar Uang Palsu

Pasangan suami istri (Pasutri) warga Kota Madiun ditangkap Polisi Resor Magetan, karena mengedarkan uang palsu (Upal) kepada pedagang di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Magetan.

Pasutri ini ditangkap Polisi Resor Magetan setelah tertangkap tangan mengedarkan uang pecahan Rp 100 ribu kepada pedagang di sejumlah pasar tradisional dengan cara membeli barang.

Suami istri warga Kelurahan Banjarejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun ini bernama, Maspandi (48) dan istrinya Dewi Derita (46), ditangkap di Desa Krajan, Kecamatan Parang, Kabupaten Magetan.

Menurut Kapolres Magetan AKBP Festo Ari Permana, selain menangkap pasutri itu, Polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa uang palsu (upal) pecahan Rp 100 ribuan, sebanyak 46 lembar.

"Kami juga menyita, satu unit city car (mobil perkotaan) yang digunakan tersangka mengedarkan upal itu di wilayah Kabupaten Magetan,"kata Festo Ari Permana kepada SURYAMALANG.COM, Senin (27/1/2020).

Usai mengedarkan upal, lanjut Festo, kedua tersangka ini langsung pindah ke Pasar lain, untuk mencari sasaran baru yang umumnya pedagang sayur yang belum paham IT.

"Pasutri ini memanfaatkan pergantian waktu malam ke siang, alias Subuh untuk mengedarkan upalnya. Pasutri ini ditangkap di Pasar Ngrini, Desa Banyudono, Kecamatan Ngariboyo, Kabupaten Magetan. Seusai mengedarkan upal di pasar Ngrini,"katanya.

Dikatakan Festo, penangkapan bermula dari kecurigaan sejumlah pedagang di Pasar Ngrini, Kecamatan Ngariboyo, Kabupaten Magetan.

"Karena sebelumnya terjadi di pasar atau toko kelontoNg lainnya. Mereka para pedagang berusaha mengejar Dewi Derita untuk minta ganti uang palsu yang diberikan,"kata Kapolres.

Saat menerima uang pembelian pecahan Rp 100 ribu.

Dari tangan tersangka Dewi Derita membeli Gula dan minyak goreng seharga Rp 26.500. Saat pasutri itu selesai transaksi. Polisi mendapat informasi keberadaan pasutri pengedar uang itu.

"Anggota kami kemudian membuntuti pasutri ini dan menangkapnya saat berada di Pasar Krajan, Parang, Magetan,"kata Festo.

Sesuai keterangan pasangan suami istri ini, uang palsu di dapat dari membeli 100 ribu uang palsu, kemudian ditukar 10 ribu uang asli. Sementara semua uang pecahan Rp 100 ribu palsu.

"Ini masih kita kembangkan dari mana asal semua uang palsu pecahan 100 ribuan. Pengakuan tersangka uang palsu itu didapat dari Solo, Jawa Tengah. Namun itu semua masih kita kembangkan,"ujar Festo.

Untuk mempertangungjawabkan perbuatanya, pasutri itu kini meringkuk di jeruji besi Polres Magetan.

Keduanya dijerat pasal 36 ayat 1 dan 2 nomor 7 tahun 2011, tentang mata uang dengan ancaman 15 tahun penjara.

2. Total Peserta Tes SKD CPNS 2019

Sebanyak 1.100 peserta dari Kota Malang, Kabupaten Pasuruan, dan Kota Pasuruan mengikuti tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS 2019 di Kota Malang, Senin (27/1/2020).

Tes SKD CPNS 2019 ini berlangsung di SMKN 2 Kota Malang selama satu pekan.

Kabid Mutasi Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Malang, M Arif W mengatakan peserta akan mengikuti tes yang dibagi menjadi empat sesi yang berlangsung sejak pukul 08.00 WIB hingga pukul 18.00 WIB.

“Setiap sesi durasinya dua jam. Tes akan dilakukan secara bergantian sampai sore nanti,” ucap Arif kepada SURYAMALANG.COM.

Tes SKD CPNS 2019 ini dibagi menjadi tiga bagian, yakni Tes Karakteristik Pribadi (TKP), Tes Wawasan Kebangsaan (TWK), dan Tes Intelegensia Umum (TIU).

Hal tersebut sesuai debgan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan RB) nomor 24/2019, tiga tes akan diujikan dalam pelaksanaan SKD CPNS tahun ini.

Sebanyak 100 soal akan diujikan, terdiri dari 35 soal TKP, 35 soal TIU, dan 30 soal TWK.

Tak hanya itu, setelah pelaksanaan tes selesai, peserta juga akan dapat melihat langsung nilai mereka.

Nilai tersebut yang nantinya akan menentukan mereka apakah bisa lolos ke tahap selanjutnya atau tidak.

“Kalau mereka lulus, ya bisa mengikuti tes Seleksi Kompetensi Bidang (SKB).”

“Rencananya SKB ini akan digelar satu bulan setelah tes SKD,” ucapnya.

Sementara itu, dalam pelaksanaan tes SKD ini, BKD Kota Malang telah mempersiapkan berbagai macam sarana dan pra sarana.

Salah satunya ialah dalam mengantisipasi kejadian sistem eror pada mekanisme Computer Assisted Test (CAT).

Yakni mempersiapkan tambahan 30 laptip untuk berjaga-jaga apabila ada hal-hal yang tidak diinginkan.

“Kami telah mempersiapkan 30 laptop. Sesuai aturan harus disiapkan sebanyak 10 persen laptop tambahan dari jumlah peserta yang ada di tiap sesi.”

“Jadi amannya 30 buah laptop tambahannya,” ucap Anita Sukmawati, Kepala BKD Kota Malang.

Pihaknya juga telah melakukan koordinasi dengan PLN untuk memastikan daya listrik aman selama pelaksanaan tes berlangsung.

Seperti menyiapkan genset untuk mengantisipasi gangguan listrik.

Selain itu, pihaknya juga menyiapkan dua unit ambulans untuk mengantisipasi peserta yang tidak dalam kondisi fit.

“Tadi ada yang kurang fit satu orang dan yang dalam kondisi hamil satu orang.”

“Kami prioritaskan tadi untuk masuk duluan dan sudah dalam pengawasan tim medis,” tandasnya.

Sebagai informasi, Pemkot Malang mendapat 335 formasi CPNS 2019.

Di antaranya meliputi 148 untuk tenaga pendidik, 101 tenaga kesehatan dan 86 untuk tenaga teknis non pelayanan dasar.

3. Program Penggalangan Dana Pembanguan Kampus 

Walikota Malang Sutiaji menginisiasi pertemuan dengan para rektor perguruan tinggi di Kota Malang di Balaikota, Selasa (21/1/2020).

Programnya bernama ‘Kampus to Kampung’ dan ‘Kampung Asuh’.

Pertemuan ‘Menggalang Potensi CSR Kampus Untuk Mempercepat Pembangunan Kota Malang’ itu direspons positif para rektor. Mereka memberi masukan agar program bisa berjalan.

Wali kota juga mengenalkan Ketua Tim Pertimbangan Percepatan Pembangunan Kota Malang, Prof Dr Ir M Bisri MS, guru besar Universitas Brawijaya (UB) pada peserta undangan yang hadir.

Dijelaskan Sutiaji, meski Kota Malang kota kecil, namun jumlah perguruan tingginya banyak.

Untuk pemberdayaan, maka diperlukan peran banyak pihak termasuk kampus.

“Kenapa hari ini kita semua berkumpul? Home base perguruan tinggi banyak di Kota Malang. Sehingga kampus bisa memberi sumbangsih untuk pembangunan kota. Masyarakat Kota Malang bisa jadi laboratorium perguruan tinggi,” kata Sutiaji.

Sehingga disampaikan ada program ‘Kampus To Kampung’ yang bisa diinisiasi oleh perguruan tinggi lewat tri darma perguruan tingginya, yaitu pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat.

Ia ingin potensi kampus ditunjukkan ke masyarakat. Bukan sebagai menara gading.

Rencana nanti akan dibagi pada enam wilayah di Kota Malang. Kampus to Kampung bergerak di bidang pendidikan, kesehatan, sosial dan lingkungan.

Untuk pendidikan misalkan pemberian beasiswa masuk perguruan tinggi untuk warga Kota Malang yang pandai namun dari keluarga tidak mampu.

Perguruan tinggi bisa memberikan berapa? Misalkan untuk biaya SPP dan DPP (uang gedung).

Namun untuk biaya hidup dan transportasi akan ditanggung Pemkot Malang," jelas walikota.

Selain itu lewat Dindik Kota Malang juga disiapkan hibah beasiswa ke perguruan tinggi sebesar Rp 6,5 juta per semester.

Selain itu nanti akan dilakukan zonasi untuk pemberdayaan di masyarakat sebab jumlah kampus cukup banyak.

Sedang di bidang kesehatan, seperti menguatkan pembinaan seperti kesadaran kontrol, berobat, penyuluhan dll.

“Saat saya di Kelurahan Kedungkadang lalu, ternyata banyak pernikahan dini  karena ‘kecelakaan’. Kira-kira ada 27 an,” katanya.

Tentang rencana program itu, Prof Dr Suko Wiyono, Rektor Universitas Wisnuwardhana yang juga Ketua Aptisi Jawa Timur menyatakan mendukung program itu.

“Soal beasiswa di tempat saya, monggo. Saya akan bebaskan biaya terkait ke kita (pendidikan). Tapi kalau biaya hidup tidak bisa,” kata Suko.

Apalagi untuk program studi sosial tidak banyak biaya. Kecuali prodi-prodi yang perlu banyak praktik, seperti kimia.

Menurutnya, di kampusnya selama ini banyak membantu anak pondok dan mahasiswa dari Kabupaten Malang.

Sedang Rektor Universitas Negeri Malang (UM) Prof Dr AH Rofi'uddin MPd minta dipasok data agar bisa membantu calon mahasiswa Kota Malang.

“Sebab dari beasiswa Bidik Misi saja alokasinya 1300 mahasiswa per tahun,” jelas Rofi'uddin di forum itu.

Selain itu juga ada skema beasiswa lain seperti PPA.

“Kalau datanya lengkap, kami optimis bisa memberikan pada 2020,” paparnya.

Sedang untuk zonasi pengabdian ke masyarakat berupa ‘Kampung Asuh’, Rektor UM minta agar ada pertemuan lagi dengan LPPM (Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat) sehingga saat aplikasi bisa tidak tumpang tindih dengan kampus lain.

Sehingga bisa lebih bermanfaat.

Sedang Dr Fauzan MPd, Rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) memberikan masukan agar program tidak dibuat parsial.

“Sehingga perlu dibuatkan desainnya dan punya goalnya,” papar Fauzan.

Misalkan ketika menyebut angka pengangguran tinggi di Kota Malang, perlu dibuatkan cara penangangannya bagaimana, peran perguruan tinggi dimana. Sehingga harus diindentifikasi kebutuhan.

“Jika tidak ada datanya, maka tidak tahu akan diberi penanganan apa. Data harus valid dan tidak parsial,” sarannya.

Sedang Rektor Universitas Brawijaya (UB) Prof Dr Ir Nuhfil Hanani MS menyebutkan beasiswa yang telah diberikan pada mahasiswa UB dari Kota Malang sebanyak 913.

Pemberian beasiswa karena tidak mampu dan berprestasi.

Ia menyebutkan, sekarang ada perubahan skema untuk beasiswa Bidik Misi yaitu menggunakan KIP (Kartu Indonesia Pintar).

“Jika dari SMA sudah mendapat KIP, maka jika mendaftar juga pintar, pasti mendapat beasiswa Bidik Misi,” kata Nuhfil.

Sedang untuk ‘Kampung Asuh’ saran sama juga diberikan agar ada pertemuan lagi dengan LPPM masing-masing kampus. Sehingga zonasinya jelas.

Dari paparan walikota, ‘Kampung Asuh’ yang dibebankan ke perguruan tinggi tidak sama.

Jika kampus skala besar bisa mengasuh tiga kampung. Jika skala kecil, hanya satu kampung.

“Nanti misalkan ada penggarapan seperti desa wisata, berbagai perguruan tinggi bisa berkolaborasi sesuai kemampuannya,” kata Nuhfil.

Prof Dr Ir M Bisri MS : Segera Bertemu LPPM

Dari respons para rektor, maka di forum itu, Ketua Tim Pertimbangan Percepatan Pembangunan Daerah, Prof Dr Ir M Bisri MS menyatakan akan melakukan pertemuan dengan LPPM tiap kampus.

“Mohon izin dari rektor-rektor setelah ini ada pertemuan dengan LPPM,” tandas Bisri.

Sebab semakin cepat, diharapkan anggaran di LPPM ada yang diberikan untuk program ‘Kampung Asuh’.

Sebab untuk PTN barangkali sudah ada yang dibagikan ke dosen untuk pengabdian.

“Tolong didumi (diberi). Kalau untuk PTS kan lebih fleksibel,” kata dia.

Dikatakan, timnya akan merespons cepat untuk membuat konsepnya, seperti beasiswa.

Nantinya calon yang diajukan akan disaring. Sehingga diharapkan Februari 2020 sudah ada siswa yang bisa disaring untuk mendapatkan beasiswa.

Sedang pertemuan dengan LPPM nanti diharapkan bisa membuat program yang terpadu dan tidak tumpang tindih.

“Sehingga programnya terstruktur,” jawabnya.

Adanya program ini diharapkan bisa meningkatkan kualitas kampung di Kota Malang dari berbagai sisi seperti ekonomi, SDM.

Sedang pembentukan Forum Rektor Kota Malang akan dibahas terpisah oleh para rektor karena selama ini belum pernah ada.