Kekerasan di SMPN Negeri Kota Malang
Pertemuan Walikota Malang Dengan Kasek SMP Tertutup
Pertemuan Walikota Malang dengan para kepala SMP negeri dan swasta se Kota Malang berlangsung tertutup di Balaikota
Penulis: Sylvianita Widyawati | Editor: Zainuddin
lihat foto
Seperti hak atas pendidikan, hak rehabilitasi medis dan rehabilitasi psikologis.
Selain itu, proses hukum jika dilanjutkan harus dipastikan bahwa anak korban dan anak-anak pelaku diproses sesuai dengan UU Perlindungan Anak (PA) dan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).
Dikatakan, KPAI dalam rakor nanti akan minta pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang melakukan percepatan program Sekolah Ramah Anak (SRA) di semua jenjang pendidikan.
Sekolah yang menerapkan SRA wajib memiliki sistem pengaduan yang melindungi anak korban dan anak saksi.
Dalam pasal 54 UU. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mewajibkan sekolah melakukan perlindungan terhadap peserta didik dari kekerasan.
Selain itu, sekolah-sekolah perlu disosialisasi Permendikbud No. 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Sekolah, karena sepanjang pengawasan kasus-kasus kekerasan yang dilakukan oleh KPAI.
Sebab mayoritas sekolah tidak menggunakan Permendikbud tersebut dalam mencegah dan menangani kekerasan di sekolah.
