UB, Universitas Muhammadiyah Malang, dan Universitas Trunojoyo Kerja Sama dengan Ombudsman RI

Mahasiswa S2 itu menceritakan untuk ganti KTP saja lama.

“Sampai enam bulan belum selesai. Ganti foto juga tak bisa karena katanya blanko habis.”

“Padahal saya perlu ganti foto karena di KTP sebelumnya tidak berhijab,” kata cewek ini.

Selain itu juga mengeluhkan lamanya bayar PPn dan PPh.

Menurutnya, banyak hal yang dilaporkan ke Ombudsman. Termasuk soal perselingkuhan.

“Yang jadi urusan saya adalah jika sudah dilaporkan ke institusi tidak ditindaklanjuti.”

“Atau sudah lapor ke Irwasda tidak bergerak. Jadi terlapornya institusi,” katanya.

Namun setelah itu ada tindakan atas kasus itu. Disebutnya, Presiden Jokowi konsen pada 30 perusahaan dunia yang merelokasi bisnisnya.

20 perusahaan memilih ke Vietnam dan 10 perusahaan ke beberapa negara Asia. Namun tidak ada satupun yang ke Indonesia.

“Ada apa ini?” tanyanya.

Ini dampaknya banyak. Sebab biaya yang dikeluarkan di Indonesia cukup banyak untuk bisnis. Ia menyebut untuk izin usaha saja rata-rata Rp 97 juta.

Sedang Pak Jokowi ingin menekan hingga Rp 7 juta saja. Apa yang terjadi, tambahnya, merefleksikan banyak hal termasuk birokrasi.

Sebab untuk investasi, Indonesia sudah dikalahkan oleh Vietnam dan Thailand.

Sementara Dekan FIA UB Prof Dr Bambang Supriyono MS berencana akan membangun Ombudsman Center.

Ombudsman center tersebut sebagai wadah sinergi UB bersama Ombudsman.

“Sehingga bisa menjadi  wadah pembelajaran bagi mahasiswa agar kami memiliki alumni dan mahasiswa yang memiliki etika untuk menjunjung tinggi mengenai clean goverment dan clean governance,” papar Bambang.